Sejarah Panjang ASABRI dari Dulu hingga Sekarang

Sejarah Panjang ASABRI dari Dulu hingga Sekarang

Dugaan korupsi di PT ASABRI (Persero) kembali menyeruak. Setelah dihebohkan dengan praktik korupsi perusahaan pelat merah PT Asuransi Jiwasraya, dugaan korupsi ASABRI kembali menyita banyak perhatian publik. Bahkan kasus dugaan kasus korupsi ASABRI sudah masuk ke tahap penyidikan di Mabes Polri.

Lalu, apa itu ASABRI dan bagaimana sejarah berdirinya ASABRI? Dikutip dari laman asabri.co.id, terbentuknya ASABRI berawal dari Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) yang didirikan pada 17 April 1963 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963. Peserta Taspen ini adalah semua prajurit TNI, anggota Polri, serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Pertahanan dan Polri menjadi peserta Taspen.

Namun, dalam perjalanannya, kepesertaan prajurit TNI dan Polri dalam Taspen mempengaruhi program Taspen. Salah satunya perbadaan batas usia pensiun bagi prajurit TNI dan anggota Polri serta sifat khas prajurit TNI dan Polri memiliki risiko tinggi, banyak yang berhenti karena gugur atau tewas dalam melaksanakan tugas.

Baca juga: Ini Sebab Gagal Bayar Polis Asuransi Jiwasraya

Untuk tetap memberikan kesejahteraan kepada prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Dephan atau Polri, maka Dephankam (saat itu) memprakarsai untuk mengelola premi tersendiri dengan membentuk Perusahaan Umum Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Perum ASABRI) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971 pada tanggal 1 Agustus 1971. 

Dalam upaya meningkatkan operasional dan hasil usaha, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 bentuk badan hukum perusahaan dialihkan dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Perubahan dari Perum menjadi Persero disertai perubahan Anggaran Dasar melalui Akta Notaris Muhani Salim, S.H., Nomor 201 tanggal 30 Desember 1992 tentang Pendirian dan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero)  PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Nomor 9 Tahun 2009 tanggal 8 Oktober 2009.


Dalam rangka menindak lanjuti perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial, maka diundangkan Peraturan Pemerintah No 102 Tahun 2015 yang mengamanatkan PT ASABRI (Persero) sebagai pengelola program dengan 18 manfaat. 

Semula ASABRI mengelola program dengan sembilan manfaat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 dan dua manfaat yang merupakan tugas tambahan, dengan tujuan utama yaitu meningkatkan kesejahteraan Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pegawai ASN di lingkungan Kemhan dan Polri.

Baca juga: AAJI: Kondisi Gagal Bayar Polis Bukan Tolok Ukur Industri Asuransi Jiwa

Di tahun ini, pemerintah menetapkan pemindahan empat program asuransi dan pensiun PT ASABRI (Persero) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Empat program itu meliputi Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), dan program pensiun. 

Hal itu seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PNS di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI.

Dalam Pasal 57A Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2020 menyebutkan, pemindahan pengelolaan program pensiun Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pertahanan ke BPJS Ketenagakerjaan. "Pengelolaan program Asuransi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029," tertulis dalam PP 54/2020.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
Nov. 13, 2020, 9:58 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.