Pemerintah Menggenjot Belanja Negara untuk Menghindari Resesi Ekonomi

Pemerintah Menggenjot Belanja Negara untuk Menghindari Resesi Ekonomi

Pemerintah terus berupaya untuk meminimalisir dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian negara. Selama lebih dari enam bulan Covid-19 melanda, tingkat konsumsi masyarakat terus menurun. Agar tekanan ekonomi tidak semakin dalam, Pemerintah pun melakukan upaya dengan menggenjot belanja negara.

“Strategi percepatan penyerapan untuk kuartal ketiga ini menjadi kunci agar kita mampu mengurangi kontraksi ekonomi atau bahkan diharapkan bisa menghindari resesi (ekonomi),” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR dengan agenda Pembahasan Perkembangan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akhir Agustus lalu.

Baca juga: Indonesia Bersiap Masuk Jurang Resesi Ekonomi?

Kementerian Keuangan mencatat belanja pemerintah pada Agustus 2020 melesat sebanyak 8,8 persen dibanding bulan sebelumnya. Realisasi belanja Pemerintah hingga Agustus 2020 mencapai Rp1.362,63 triliun. Menurut Sri Mulyani, pertumbuhan belanja yang cukup signifikan tersebut sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.

Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Adi Budiarso menyatakan, pemerintah memiliki tiga jurus utama untuk mengungkit ekonomi pada kuartal ketiga. “Pada saat masyarakat mengalami tekanan ekonomi, supply dan demand pemerintah harus berfokus pada upaya countercyclical,” kata Adi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR RI.


Jurus pertama Pemerintah adalah mempercepat realisasi program-program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Termasuk memperbaiki ketepatan data dan melakukan realokasi anggaran yang belum terpakai untuk program baru. Jurus selanjutnya adalah meningkatkan konsumsi pemerintah yang menyumbang 8,67 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Beberapa program yang menurut Adi telah dilakukan adalah pencairan gaji ke-13 dan bantuan pulsa untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Terakhir, jurus pemerintah adalah dengan memperkuat konsumsi masyarakat. Caranya dengan memodifikasi belanja perlindungan sosial dengan menaikkan besaran manfaat, menambah frekuensi penyaluran, dan periode penyaluran.

Baca juga: Seberapa Siap Indonesia Memulihkan Ekonomi

Namun, kebijakan ekspansi fiskal Pemerintah sayangnya masih belum menyelesaikan persoalan ekonomi. Pada Selasa, 22 September 2020, Sri Mulyani menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga masih rendah dibanding ramalan semula. Meski belanja pemerintah naik lumayan tinggi, tapi pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode Juli-September diperkirakan masih minus 2,9 persen.

Secara keseluruhan, Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini akan negatif 0,6 persen hingga minus 1,7 persen. "Konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, dan impor masih negatif," ujar Sri Mulyani.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
Oct. 15, 2020, 8:14 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.