PSBB Jakarta Diperketat, Apa Dampaknya Terhadap Perekonomian?

PSBB Jakarta Diperketat, Apa Dampaknya Terhadap Perekonomian?

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diperketat mulai 14 September 2020. Hal itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam konferensi pers kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penanganan Covid-19.

Pengembalian PSBB Jakarta seperti awal pandemi Covid-19 itu merupakan langkah untuk menekan laju penyebaran virus corona yang terus meningkat dalam sebulan terakhir ini. Anies meminta seluruh kegiatan di masa PSBB transisi kembali dilakukan dari rumah.

Baca juga: Jakarta PSBB, Ada 11 Sektor Bisnis yang Dibolehkan Tetap Beroperasi

Lantas, apa dampaknya terhadap perekonomian dengan adanya PSBB Jakarta yang diperketat? Penerapan PSBB baru ini tentu berdampak pada perekonomian karena aktivitas ekonomi kembali dibatasi. Selain itu, perputaran uang akan berkurang sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan merosot.

Dengan diberlakukannya PSBB Jakarta yang diperketat, maka bisa dipastikan pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga akan kembali negatif. Pasalnya, Provinsi DKI Jakarta adalah salah satu provinsi yang sumbangan ekonomi ke Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia cukup besar sekitar 15-17 persen.

Baca juga: Apa Dampak Resesi Ekonomi Bagi Masyarakat Indonesia?

Dikutip dari republika.id, Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, pengaruh Jakarta sangat besar dan itu sudah terlihat di kuartal kedua 2020. Ketika ekonomi Indonesia terkontraksi maka akan berdampak pula pada perekonomian Indonesia.


Pada kuartal kedua, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta mengalami kontraksi sebesar 8,22 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang terkontraksi 5,32 persen. “Tentu akan berdampak makin besar peluang ekonomi Indonesia berada di level negatif pada kuartal ketiga,” ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai langkah kebijakan rem darurat (emergency brake policy) untuk menekan penularan pandemi Covid-19.

Baca juga: Akankah Indonesia Mengalami Resesi Ekonomi?

Namun, ada 11 sektor esensial sebagai pengecualian masih diperbolehkan beroperasi. Sektor esensial itu meliputi kesehatan, usaha bahan pangan makanan dan minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu serta usaha pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Pemprov DKI Jakarta juga akan mengatur aktivitas pergerakan selama masa PSBB diberlakukan. Anies menegaskan bahwa seluruh izin pengecualian operasi bidang non-esensial harus mengajukan kembali kepada Pemprov DKI Jakarta.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
Sept. 11, 2020, 3:08 p.m.

Comments

Please log in to leave a comment.