OJK dan LPS Memperbarui Kerja Sama Penanganan Perbankan

OJK dan LPS Memperbarui Kerja Sama Penanganan Perbankan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sepakat untuk memperbarui kerja sama dan koordinasi untuk memperlancar serta mengoptimalkan penanganan permasalahan perbankan guna menjaga stabilitas sistem keuangan khususnya di masa pandemi Covid -19. Kesepakatan itu tertuang dalam Nota Kesepahaman antara OJK dan LPS yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah pada pertengahan Agustus 2020 lalu di Jakarta.

Baca juga: OJK Optimalkan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional

Nota Kesepahaman ini merupakan tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 dan Peraturan LPS Nomor 3 Tahun 2020.

Deputi Komisioner Humas dan Logistik Anto Prabowo dalam keterangan resmi OJK menyatakan, kesepahaman ini merupakan pedoman untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dan LPS antara lain dalam pertukaran data dan atau informasi, pemeriksaan bank, dan pelaksanaan penjaminan simpanan.


Ada pula tugas dan fungsi lainnya, yakni penanganan bank dengan status Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) maupun Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK), serta penanganan bank yang tidak dapat disehatkan dan penempatan dana LPS pada bank selama pemulihan ekonomi akibat dari pandemi Covid 19.

Ruang lingkup kesepahaman OJK dan LPS ini juga dilakukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan penjaminan simpanan dan pengawasan terhadap bank, tindak lanjut hasil pengawasan dan analisis bank, penanganan bank sistemik dan non-sistemik, penanganan bank yang dicabut izin usahanya, penanganan bank yang membahayakan perekonomian dan pendirian bank perantara serta penanganan bank yang merupakan emiten atau perusahaan publik.

Baca juga: LPS Mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan di Periode Agustus

Dengan berlakunya Nota Kesepahaman yang baru ini, maka Nota Kesepahaman OJK dan LPS yang lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sebelumnya, OJK dan LPS telah menandatangani Nota Kesepakatan pada 30 Januari 2019.

Pembaharuan nota kesepahaman tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja sama dan koordinasi dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas OJK dan LPS, serta penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
Sept. 8, 2020, 9:45 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.