Tantangan Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia

Tantangan Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia

Pada Januari 2020 dalam Rapat Terbatas (Ratas) Strategi Nasional Keuangan Inklusi (SNKI), Presiden Joko Widodo memberi target inklusi keuangan di Indonesia pada 2024 mencapai 90 persen lebih. Target tersebut menjadi tantangan sendiri bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena ada banyak tantangan yang harus dihadapi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.

Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kristianti Puji Rahayu mengatakan, target literasi 90 persen pada 2024 tentunya sangat menantang dan diperlukan optimisme maupun strategi untuk mencapai target tersebut.

Baca juga: OJK Optimalkan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional

“Dalam mencapai tersebut tentunya OJK menyadari banyak tantangan. Tantangan yang given adalah dari aspek demografi Indonesia yang sangat beragam, mulai dari bahasa, adat, budaya, suku, agama, dan lainnya. Kemudian dari tingkat pendidikan dan perekonomian juga beragam,” katanya dalam keterangan pers vitual OJK.

Selain tantangan demografi, ada pula tantangan secara geografi dimana Indonesia sangat luas dengan kondisi kepulauan yang beberapa daerah cukup sulit untuk dijangkau. “Padahal mereka juga mempunyai hak dan akses yang sama untuk melek keuangan. Di satu sisi masih ada gap antara literasi pedesaan dan perkotaan, meskipun dari tahun ke tahun gap-nya semakin mengecil,” terang Kristianti.

Baca juga: SNLIK OJK 2019: Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Meningkat

Pada 2019, OJK pernah merilis hasil Survei Literasi dan Inklusi Keuangan (SLIK). Hasil suvei itu menunjukkan, literasi keuangan di Indonesia berada pada angka 38, 03 persen. Angka ini meningkat dibandingkan 2016 yang mencapai 29,7 persen, sehingga ada peningkatan sekitar 8,33 persen.


Kristianti menyatakan, tentunya kondisi ini juga tidak sama di seluruh Indonesia. Pasalnya, masih ada wilayah yang tingkat literasi keuangannya di bawah rata-rata nasional. Saat ini, baru ada 13 wilayah yang tingkat literasi keuangannya di atas rata-rata nasional.

Untuk inklusi keuangan, hasil survei yang sama juga menerangkan, indeks inklusi keuangan di Indonesia baru sebesar 76,19 persen. Ada kenaikan sebesar 8,39 persen dibandingkan hasil survei 2016 yang mencapai 67,8 persen.

Baca juga: Tidak Habis-habis, OJK Kembali Temukan Entitas Pinjaman dan Investasi Ilegal

“Kalau di-compare dengan tingkat literasi, ada sekitar 15 daerah atau provinsi yang tingkat inklusinya melebihi dari tingkat inklusi nasional. Sehingga gambaran bahwa tingkat inklusi lebih tinggi dari tingkat literasi memang berlaku hampir di semua daerah. Tentunya ini memberikan tantangan tersendiri,” tambahnya.

Selama masa pandemi Covid-19, Kristianti memaparkan kegiatan literasi keuangan juga meningkat baik di OJK maupun Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Kalau dilihat pada Juli 2019, ada 319 kegiatan, pada Juli 2020 sekitar 517 kegiatan, dan nantinya pada akhir tahun bisa mencapai 4.727 kegiatan edukasi dan literasi keuangan.

Baca juga: 142 Anggota AFPI Melapor ke Fintech Data Center

“Khusus di OJK utamanya di EPK (Edukasi dan Perlindungan Konsumen), kami melakukan edukasi bahkan frekuensinya dua kali lipat dari ketika sebelum pandemi. Ini tentunya juga membuka perspektif lain ketika kita harus melakukan edukasi dan sosialisasi ketika pandemi sudah berakhir. Ada cara-cara yang harus kita lihat agar edukasi dan literasi bisa lebih efektif," paparnya.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
Aug. 24, 2020, 11:16 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.