Mahkamah Agung Menolak Uji Materi Perpres Iuran BPJS Kesehatan

Mahkamah Agung Menolak Uji Materi Perpres Iuran BPJS Kesehatan

Setelah sempat mengabulkan permohonan uji materi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. yang diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) pada Maret 2020, kini Mahkamah Agung (MA) justru menolak permohonan uji materi atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Kali ini, MA menolak gugatan KPCDI untuk atas uji materi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Beleid yang ditandatangani Jokowi pada 5 Mei 2020 itu, mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) diatur dalam Pasal 34.

Baca juga: Naik Turun Iuran BPJS Kesehatan

Dengan ditolaknya permohonan uji materi tersebut, maka secara otomatis kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Juli 2020 dinyatakan tetap berlaku. “Menolak permohonan HUM (hak uji materi),” bunyi amar putusan Mahkamah Agung seperti dikutip dari laman resmi MA.

Adapun rincian mengenai Perpres baru ini antara lain iuran BPJS Kesehatan peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp150.000, dari saat ini Rp 80.000. untuk iuran peserta mandiri kelas II meningkat menjadi Rp100.000, dari saat ini sebesar Rp51.000. sedangkan iuran peserta mandiri kelas III juga naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000.


Kenaikan itu tidak serta merta ditanggung penuh oleh peserta mandiri. Pemerintah akan memberikan subsidi secara bertahap yang mulai berlaku pada 1 Juli 2020. Berikut kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Pasal 34:

• Iuran Kelas I yaitu sebesar Rp150 ribu per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta.

• Iuran Kelas II yaitu sebesar Rp100.000 per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta.

• Iuran Kelas III tahun 2020 sebesar Rp25.500, tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp35.000.

Baca juga: Mahkamah Agung Batalkan Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Kendati demikian, pada 2021 mendatang, subsidi yang dibayarkan pemerintah berkurang menjadi Rp7.000, sehingga yang harus dibayarkan peserta adalah Rp35.000. Ketentuan iuran dalam Prepres Nomor 64 Tahun 2020 itu mulai berlaku sejak 1 Juli 2020.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
Aug. 12, 2020, 9:21 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.