Menilik Potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah Berbasis Pesantren

Menilik Potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah Berbasis Pesantren

Pemerintah telah mengimplementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) melalui Peraturan Presiden nomor 82 Tahun 2016, dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pengurangan kesenjangan antar individu dan antar daerah, hingga terbentuknya sistem keuangan yang inklusif, stabil, dan dalam.

Survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2019 menunjukkan, Indeks Keuangan Inklusif sudah mencapai 76.19 persen sehingga target 2019 sejumlah 75 persen sebagaimana tercantum pada Perpres 82 Tahun 2016 telah tercapai. Namun demikian, indeks inklusi keuangan syariah menurun dari 11,1 persen pada tahun 2016 menjadi 9,1 persen pada tahun 2019.

Populasi penduduk muslim di Indonesia yang mencapai 87,18 persen dari total penduduk sejumlah 255 juta, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang sangat berpotensi dalam meningkatkan indeks inklusi keuangan syariah.

Baca juga: Apa Itu Wakaf Saham? Begini Skema dan Penjelasannya

Implementasi ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasis pondok pesantren yang telah diluncurkan ini diharapkan dapat terlaksana hingga kepada 3.300 pondok pesantren pada tahun 2024. Potensi pondok pesantren dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sangat besar karena ada 28.194 pesantren di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, besarnya jumlah penduduk muslim, merupakan peluang untuk meningkatan inklusi keuangan syariah melalui edukasi dan literasi keuangan syariah, pembiayaan Syariah bagi UMK sekitar pondok pesantren dan UMK binaan pondok pesantren, Pembukaan rekening syariah, program tabungan emas, dan kemandirian ekonomi pesantren terintegrasi keuangan syariah mendukung halal value chain.


Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Indonesia Wury Ma’ruf Amin mengatakan, Edukasi dan literasi keuangan syariah adalah salah satu bagian dari Implementasi ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasiskan pondok pesantren, yang diharapkan dapat meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah, serta mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional menghadapi pandemi Covid-19.

“Dewan Kerajinan Nasional akan mendukung UMK pengrajin di Indonesia, untuk bangkit menghadapi pandemi Covid-19 ini, dengan senantiasa bersinergi bersama Pemerintah dan lembaga keuangan syariah termasuk Bank BNI Syariah,” katanya dalam webinar Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah Bagi UMK Jawa Timur dan Pondok Pesantren Mitra BUMI.

Baca juga: BNI Syariah Tingkatkan Inklusi Keuangan Syariah Lewat Industri 4.0

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menjelaskan, implementasi ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasiskan pondok pesantren dilaksanakan sebagai salah satu wujud nyata bentuk adaptasi kebiasaan baru menghadapi pandemi Covid-19.

“Seperti implementasi QRIS, kartu santri digital, dan ke depannya kita akan ujicoba transaksi keuangan santri dan santriwati pondok pesantren secara biometrik, bekerja sama dengan layanan syariah LinkAja melalui platform iPesantren.id,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Bisnis Ritel dan Jaringan Bank BNI Syariah Iwan Abdi menyampaikan, BNI Syariah sebagai Hasanah Banking Partner siap mendukung implementasi ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah kepada pondok pesantren yang ada di seluruh wilayah Indonesia dengan solusi produk dan layanan Perbankan Syariah yang dimiliki.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
Aug. 10, 2020, 8:20 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.