Validasi Data Nasabah, digibank by DBS Kerja Sama dengan Ditjen Dukcapil

Validasi Data Nasabah, digibank by DBS Kerja Sama dengan Ditjen Dukcapil

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama masa pandemi Covid-19 terus mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif. Sektor perbankan menjadi salah satu yang diharapkan pemerintah untuk bisa berkontribusi dalam memulihkan perekonomian.

Namun, kondisi seperti saat ini menjadi cukup sulit karena aktivitas perbankan masih relatif terbatas. Banyak kegiatan yang mengharuskan minim kontak fisik, perbankan pun dituntut untuk dapat menyesuaikan diri guna memenuhi kebutuhan nasabah dengan transformasi digital secara masif.

Oleh karena itu, layanan perbankan digital menjadi pilihan terbaik bagi nasabah untuk melakukan transaksi keuangan. Hal tersebut perlu didukung dengan validasi data yang baik untuk memastikan keamanan data nasabah dan pencegahan manipulasi data atau indikasi penyalahgunaan data lainnya.

Baca juga: Digibank by DBS Mencatat Pertumbuhan Transaksi Digital Selama PSBB

Menyadari pentingnya validasi data secara akurat, digibank by DBS menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dalam pemanfaatan data kependudukan, untuk menyediakan pengalaman transaksi perbankan yang aman dan mudah bagi nasabah.

Kerja sama ini sangat membantu digibank by DBS dalam proses Electronic Know Your Customer (e-KYC) melalui verifikasi data kependudukan dan KTP elektronik. Teknologi tersebut memberikan proses yang nyaman dan lebih efisien karena nasabah tidak perlu datang ke kantor cabang (branchless), tidak perlu menggunakan kertas dokumen (paperless), dan tidak perlu tanda tangan basah (signatureless).


Managing Director Head of Digital Banking PT Bank DBS Indonesia, Leonardo Koesmanto mengatakan, pihaknya secara serius terus mengembangkan teknologi pengamanan data nasabah. Salah satunya melalui kerja sama dengan Dukcapil dan beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Program Dukcapil Go Digital untuk menerapkan Single Identity Number (SIN) sangat membantu percepatan transformasi digital kami,” katanya.

Adapun langkah dan strategi Dukcapil untuk mempercepat adopsi SIN ini adalah menstandarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Saat ini sudah 99,04 persen penduduk Indonesia memiliki e-KTP sebagai data penduduk tunggal yang berlaku untuk menuju era One Data Policy.

Baca juga: Mampukah Indonesia Bertahan dari Krisis Ekonomi Akibat Pandemi?

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, masyarakat perlu aware terhadap data pribadi yang mereka pegang, dan data masyarakat yang dipegang oleh berbagai lembaga. Jika kita mencari ‘KTP’ di dunia maya maka akan keluar jutaan KTP masyarakat.

“Semua lembaga pengguna data, wajib menyimpan dan melindungi rahasia data seluruh pelanggannya. Tidak boleh ada jual beli data, tidak boleh menggunakan data tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga pemanfaatan data taat terhadap rule of law, dan perlindungan rahasia data pribadi,” ujarnya.

Dalam konteks e-KYC, Dukcapil punya peran besar dalam memberikan akses verifikasi kebenaran indentitas penduduk. Hal ini dilakukan untuk melindungi berbagai sektor penyelenggara kegiatan ekonomi seperti perbankan dan asuransi tidak mengalami fraud. Dengan e-KYC berbasis data Dukcapil, tingkat kejahatan pemalsuan dokumen di perbankan dapat ditekan sehingga nasabah dipastikan merupakan orang yang benar dan terdata dengan tepat.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
July 28, 2020, 9:30 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.