Mulai 17 Agustus, Himbara Siap Melayani Pendaftaran NPWP UMKM

Mulai 17 Agustus, Himbara Siap Melayani Pendaftaran NPWP UMKM

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberi stimulus kemudahan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) dalam mengurus nomor pokok wajib pajak (NPWP). Kemudahan ini dilakukan dengan menggandeng empat di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN).

Layanan terintegrasi ini diberikan dalam bentuk aplikasi validasi dan pendaftaran nomor pokok wajib pajak (NPWP). Mulai 17 Agustus 2020 bank akan dapat melakukan validasi dan pendaftaran NPWP nasabah, calon nasabah, dan UMKM secara online melalui sistem penyedia jasa aplikasi perpajakan.

Baca juga: Penerimaan Pajak Semester Pertama Turun 12 Persen

Integrasi layanan ini diharapkan dapat mempermudah proses administrasi bagi masyarakat, khususnya mereka yang belum memiliki NPWP, untuk membuka rekening bank maupun mengajukan kredit di mana data NPWP menjadi salah satu persyaratan yang dibutuhkan adalah data NPWP.


Selain meningkatkan kemudahan administrasi bagi nasabah, adanya fitur validasi NPWP ini dapat meningkatkan kualitas prosedur Know Your Customer bagi pihak bank karena validasi data NPWP nasabah atau calon nasabah tidak lagi bergantung pada kartu fisik NPWP tetapi dilakukan secara langsung ke sistem DJP.

Selain data NPWP, sistem validasi ini juga dapat menunjukkan riwayat kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan pajak penghasilan yang dapat digunakan bank dalam proses evaluasi risiko kredit. Dengan adanya data itu, maka tingkat kepatuhan pajak bagi bisnis UMKM bisa terpetakan secara valid dan terintergasi.

Baca juga: Perpajakan di Indonesia, Dulu dan Sekarang (Bagian Pertama)

Suryo menambahkan, dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, aplikasi pendaftaran dan validasi NPWP melalui bank ini secara khusus diharapkan dapat mempermudah pelaku UMKM untuk mengakses dan mendapatkan fasilitas bantuan subsidi bunga atau margin yang diberikan pemerintah untuk membantu pelaku UMKM mempertahankan kelangsungan usahanya.

DJP mengimbau wajib pajak termasuk pelaku UMKM agar segera memanfaatkan berbagai stimulus pajak yang telah disediakan pemerintah dalam rangka menjaga dan memulihkan ekonomi nasional. Bukan hanya bagi UMKM, masyarakat juga diharapkan bisa patuh membayar pajak, karena dari pajak itulah dana pembangunan negara ini.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
July 24, 2020, 9:03 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.