Apa Perbedaan Krisis Akibat Pandemi 2020 dengan Krisis 1998?

Apa Perbedaan Krisis Akibat Pandemi 2020 dengan Krisis 1998?

Pandemi Covid-19 berpotensi menjadi krisis ekonomi. Bahkan, dikabarkan Singapura mulai merasakan dampak pandemi ini menjadi resesi ekonomi. Dalam perekonomian, Indonesia punya sejarah mengalami krisis ekonomi pada 1998 dan 2008. Namun, kondisi akibat pandemi saat ini berbeda dengan krisis di masa lalu.

Perbedaan krisis 1998 dan pandemi saat ini dipaparkan DBS Chief Economist Taimur Baig saat berdiskusi dengan Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia Paulus Sutisna. Dalam diskusi bertajuk Economies in Transition (Indonesia), Taimur Baig mengenai pandangannya terhadap ekonomi Indonesia di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: Apa Persiapan Jika Terjadi Ancaman Resesi Ekonomi 2020?

Taimur menyampaikan, apabila dibandingkan dengan krisis 1998, ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat dan sehat. Hal tersebut tercermin pada beberapa aspek termasuk peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga lima kali lipat menjadi 1,1 triliun dolar AS, dan peningkatan cadangan devisa sekitar tujuh kali lipat menjadi 129 miliar dolar AS.

Kondisi pandemi seperti saat ini selalu menjadi kekhawatiran. Pinjaman luar negeri naik sebesar 3,1 kali lipat menjadi 404 miliar. Adapun, hal yang perlu digarisbawahi adalah rasio utang Indonesia terhadap PDB yang mengalami penurunan dari 57 persen menjadi 36 persen.


Uniknya, tahun 1998 dan 2020 mencatat depresiasi Rupiah yang serupa yaitu sekitar Rp16.500 sampai Rp16.600. Hal yang berbeda di tahun 2020 adalah tingkat depresiasi sebesar 16 persen, dari 500 persen di tahun 1998.

Sementara itu, Paulus Sutisna mengungkapkan, perbedaan yang paling berarti terasa dari segi kestabilan politik. “Berbeda dengan situasi politik tahun 1998 yang sangat tidak stabil, kondisi saat ini jauh lebih stabil di mana Presiden Jokowi memasuki periode kedua. Selain itu, pemerintahan Jokowi juga mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus yang ditargetkan untuk mengurangi kemiskinan,” ungkapnya.

Baca juga: Bank Indonesia Tetap Pertahankan Suku Bunga Acuan 4,5 Persen

Berbeda dengan masyarakat di tahun 1998 yang belum berbekal jaminan sosial, masyarakat kini memiliki program jaminan sosial atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan pengobatan gratis. Dalam upaya meminimalisir dampak Covid-19, pemerintah meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 27 miliar dolar AS untuk pembiayaan pelayanan kesehatan.

Selain kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini jauh lebih stabil, Taimur melihat bahwa kebijakan pemerintahan Jokowi turut memberikan dampak signifikan, “Berbagai stimulus yang diberlakukan dengan fokus utama pada penyediaan layanan bagi penduduk miskin seyogyanya membantu menjaga stabilitas ekonomi,” terang Taimur.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
July 16, 2020, 9:49 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.