Perpajakan di Indonesia, Dulu dan Sekarang (Bagian Pertama)

Perpajakan di Indonesia, Dulu dan Sekarang (Bagian Pertama)

Tidak banyak orang yang tahu kalau hari ini, 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Sangat dimaklumi memang karena masyarakat lebih mengenal istilah pajak ketika mereka diingatkan untuk membayar pajak setiap bulan Maret.

Penetapan tanggal 14 Juli sebagai Hari Pajak diputuskan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-313/PJ/2017 tanggal 22 Desember 2017. Tanggal 14 Juli dipilih atas dasar munculnya pertama kali pembahasan soal pajak dalam rapat BPUPKI pada 14 Juli 1945.

Baca juga: Perpajakan di Indonesia, Dulu dan Sekarang (Bagian Kedua)

Masa Kerajaan

Pajak dalam perjalanan bangsa ini punya kisah yang sangat panjang. Pajak ini sudah dikenal sejak masa kerajaan di Nusantara. Namun, istilah yang dikenal pada masa itu berbeda, yaitu upeti, sejenis pungutan yang sifatnya memaksa dan diberikan kepada raja sebagai persembahan. Upeti inilah yang menjadi sumber untuk menghidupi kerajaan seperti kegiatan operasional kerajaan, membangun dan merawat infrastruktur, dan menyelenggarakan acara-acara keagamaan.

Dalam beberapa catatan sejarah, tidak semua kerajaan menerapkan sistem upeti ini. Kerajaan seperti Majapahit, Demak, Pajang, dan Mataram adalah contoh kerajaan yang menerapkan sistem pembebasan pajak. Biasanya, pembebasan pajak itu berlaku atas kepemilikan tanah yang disebut tanah perdikan.

Baca juga: Ini Batas Minimum Gaji yang Terkena Pajak

Masa Penjajahan Belanda

Ketika penjajah masuk ke Nusantara, pungutan pajak pun diberlakukan. Di masa kolonial Belanda, yaitu Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) mulai memungut berbagai jenis pajak, mulai pajak rumah, pajak usaha dan pajak kepala kepada pedagang Tionghoa dan pedagang asing lainnya.

Di era pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels juga dikenal istilah pemungutan pajak, di mana pajak diambil dari pintu gerbang (baik orang dan barang) dan pajak penjualan barang di pasar (bazarregten), termasuk pula pungutan pajak terhadap rumah.


Masa Penjajahan Inggris

Di masa penjajahan Inggris yang dipimpin Gubernur Jenderal Raffles, ada pungutan pajak yang istilahnya sangat dikenal, yakni landrent stelsel. Sistem ini meniru dari sistem pajak di Bengali, India, yaitu pengenaan pajak atas sewa tanah masyarakat kepada pemerintah kolonial.

Pengenaan pajak landrent stelsel ini berdasarkan system rayatwari, yaitu pengenaan pajak secara langsung kepada para petani. Dalam hal ini tarif pajak adalah pendapatan rata-rata petani dalam setahun. Istilah inilah yang bisa dikatakan sebagai cikal bakal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Baca juga: Belum Punya NPWP? Ini Syarat dan Cara Membuatnya

Masa Penjajahan Belanda

Selepas dari Inggris, Belanda kembali menguasai Nusantara. Sekitar abad ke-19, kolonial Belanda mulai menerapkan aturan pajak penghasilan untuk orang pribumi dan non-pribumi yang memperoleh penghasilan di Hindia Belanda. Pajak penghasilan untuk orang pribumi itu  dikenakan pada berbagai kegiatan usaha seperti perdagangan.

Sementara pajak penghasilan untuk orang non-pribumi dikenakan untuk bidang usaha seperti industri, pertanian, kerajinan tangan, manufaktur dan sejenisnya. Dalam banyak catatan, aturan pengenaan itu dikenal Ordonantie op de Inkomstenbelasting 1908 dengan tarif pengenaan pajak pendapatan adalah 2 persen dari pendapatan.

Baca juga : Punya NPWP Tapi Tidak Bayar Pajak, Apa Sanksinya?

Masa Penjajahan Jepang

Masa penjajahan Jepang memang relatif pendek dibandingkan Belanda, hanya sekitar 3,5 tahun. Di periode sebelumnya, tanah menjadi sumber pajak utama. Namun, di masa Jepang, tanah ditujukan untuk melipatgandakan hasil bumi. Jepang tetap meneruskan land rent yang dipakai oleh Inggris dan Belanda. Di masa ini juga istilah land rent diubah menjadi land tax atau pajak tanah.

Jepang juga menerapkan sistem wajib serah padi dan juga pembayaran pajak untuk pengguna fasilitas umum seperti jembatan, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya. Di masa ini juga masyarakat juga diwajibkan untuk membayar pajak sepeda bagi siapa saja yang memilikinya.

(Bersambung ke Bagian Kedua)


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
July 14, 2020, 9:26 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.