Jangan Salah Paham, Redenominasi Berbeda dengan Sanering

Jangan Salah Paham, Redenominasi Berbeda dengan Sanering

Wacana redenominasi rupiah kembali muncul setelah tiga tahun sebelumnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Rupiah tidak masuk Prolegnas 2017 di DPR. Wacana ini kembali mencuat lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020 terkait rencana strategis Kementerian Keuangan 2020-2024. Pemerintah menyatakan siap melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang salah satunya terkait redenominasi rupiah.

Sayangnya, tidak sedikit orang salah memahami redenominasi rupiah. Istilah ini sering diartikan sebagai pemotongan nilai uang (sanering). Padahal, kedua istilah itu punya makna dan tujuan berbeda. Bukan hanya itu, alasan melakukan redenominasi dan sanering juga berbeda. Berikut ini rangkuman perbedaan antara redenominasi dan sanering.

Redenominasi

Redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya. Dalam hal ini, redenominasi rupiah hanya akan menghilangkan beberapa angka nol di belakang. Biasanya, tiga angka nol di belakang akan dihilangkan.

Baca juga : Lama Tidak Terdengar, Wacana Redenominasi Rupiah Kembali Muncul

Misalnya, nilai Rp1.000 saat ini jika mengalami redenominasi penghilangan tiga angka nol akan menjadi Rp1. Namun, nilainya tetap sama. Dengan kata lain, jika sekarang Rp1.000 bisa untuk membeli permen maka ketika dipotong menjadi Rp1 tetap bisa membeli permen yang sama.

Kenapa redenominasi? Penyederhanaan nilai mata uang ini bisa sebagai cara untuk menjaga inflasi. Pada waktu terjadi inflasi, jumlah satuan moneter yang sama perlahan-lahan memiliki daya beli yang semakin melemah.

Indikator

Redenominasi

Sanering

Pengertian

Menyederhanakan nilai mata uang menjadi pecahan lebih sedikit dengan cara mengurangi digit (angka nol) tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut. Misal Rp1.000 menjadi Rp1.

Pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang. Hal yang sama tidak dilakukan pada harga-harga barang, sehingga daya beli masyarakat menurun.

Dampak

Tidak ada kerugian karena daya beli tetap sama.

Mengurangi jumlah uang yang beredar akibat lonjakan harga-harga. Dilakukan karena terjadi hiperinflasi (inflasi yang sangat tinggi).

Tujuan

Menyederhanakan pecahan uang agar lebih efisien dan nyaman dalam melakuan transaksi dan mempersiapkan kesetaraan ekonomi Indonesia dengan negara regional.

Mengurangi jumlah uang yang beredar akibat lonjakan harga-harga. Dilakukan karena terjadi hiperinflasi (inflasi yang sangat tinggi).

 

Nilai uang

Nilai uang terhadap barang tidak berubah, karena hanya cara penyebutan dan penulisan pecahan uang saja yang disesuaikan.

Nilai uang terhadap barang berubah menjadi lebih kecil, karena yang dipotong adalah nilainya.

Kondisi

Redenominasi dilakukan saat kondisi makro ekonomi stabil. Ekonomi tumbuh dan inflasi terkendali.

Sanering dilakukan dalam kondisi makro ekonomi tidak sehat, inflasi sangat tinggi (hiperinflasi).

Transisi

Redenominasi dipersiapkan secara matang dan terukur sampai masyarakat siap, agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Sanering tidak ada masa transisi dan bisa dilakukan secara tiba-tiba.

Di tingkat harga, produk dan jasa akan ditulis dengan nominal yang cukup panjang. Saat angka-angka ini semakin panjang, bisa memengaruhi transaksi harian karena risiko dan ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh jumlah lembaran uang yang harus dibawa sehingga membawa dampak psikologis konsumen.

Dalam sejarah, Indonesia pernah melakukan redenominasi pada 13 Desember 1965. Pemerintah melakukan redenominasi rupiah untuk uang pecahan Rp.1.000 yang diubah nilainya menjadi Rp.1 dalam bentuk uang baru.

Sanering

Sanering ini dikenal juga dengan istilah devaluasi. Sanering adalah kebijakan pemotongan nilai uang sehingga daya beli masyarakat menurun. Tujuan dari sanering ini untuk memudahkan masyarakat untuk bertransaksi dan mengurangi jumlah uang yang beredar.

Baca juga : Survei Konsumen BI Juni 2020: Indeks Keyakinan Konsumen Membaik

Dalam sejarah, Indonesia melakukan sanering setidaknya dua kali, yaitu pada 1950 dan 1959. Sanering pertama pada 30 Maret 1950 di masa pemerintahan Presiden Soekarno. Melalui Menteri Keuangan, pemerintah melakukan devaluasi dengan menggunting nilai uang. Uang kertas senilai Rp5 ke atas, nilainya berkurang separuhnya.

Sanering kedua dilakukan juga pada pemerintahan Presiden Soekarno melalui UU No 2 Prp. Tahun 1959 mengatur tentang keputusan pemerintah untuk menerbitkan kebijakan sanering pada 25 Agustus 1959. Pemerintahan Ir. Soekarno memutuskan untuk menurunkan nilai uang Rp500 (uang bergambar macan) dan uang Rp1.000 (uang bergambar gajah) menjadi 10 persen yaitu Rp50 dan Rp100.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
July 7, 2020, 2:35 p.m.

Comments

Please log in to leave a comment.