Tidak Habis-habis, OJK Kembali Temukan Entitas Pinjaman dan Investasi Ilegal

Tidak Habis-habis, OJK Kembali Temukan Entitas Pinjaman dan Investasi Ilegal

Seakan tidak ada habisnya aktivitas fintech peer-to-peer lending dan entitas penawaran investasi tanpa izin. Pada Juni 2020, Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil menemukan 105 fintech peer to peer lending ilegal yang menawarkan pinjaman ke masyarakat melalui aplikasi dan pesan singkat lewat telepon genggam.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengatakan, maraknya fintech peer to peer lending ilegal itu sengaja memanfaatkan kondisi melemahnya perekonomian masyarakat akibat pandemi Covid 19. Mereka mengincar masyarakat yang saat ini kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok atau konsumtif.

Baca juga : Waspadai Penawaran Fintech Lending dan Investasi Ilegal di Masa Pandemi

“Padahal pinjaman fintech ilegal ini sangat merugikan masyarakat karena mengenakan bunga yang tinggi, jangka waktu pinjaman pendek dan mereka selalu meminta untuk mengakses semua data kontak di handphone. Ini sangat berbahaya, karena data ini bisa disebarkan dan digunakan untuk mengintimidasi saat penagihan," kata Tongam.

Selain kegiatan fintech peer to peer lending ilegal, Satgas Waspada Investasi juga menghentikan 99 kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.

Baca juga : Fintech Data Center Cegah Permainan Debitur Nakal

Penawaran usaha ilegal ini sangatlah mengkhawatirkan dan berbahaya bagi masyarakat karena memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar. Selain itu, banyak juga kegiatan yang menduplikasi website entitas yang memiliki izin sehingga seolah-olah website tersebut resmi milik entitas yang memiliki izin.


“Sementara entitas investasi tanpa izin rinciannya ada 87 perdagangan berjangka atau forex ilegal, 2 penjualan langsung (direct selling) ilegal, 3 investasi cryptocurrency ilegal, 3 investasi uang, dan 4 investasi ilegal lainnya,” terang Tongam dalam jumpa pers virtual bersama pihak Bareskrim Polri, (3/7/2020).

Melihat masih banyaknya aktivitas fintech peer-to-peer lending dan entitas penawaran investasi tanpa izin, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kepolisian yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi terus meningkatkan koordinasi guna mempercepat penindakan berbagai laporan investasi ilegal dan fintech ilegal.

Baca juga : Ini Alasan di Pinjaman Online Tidak Ada Keringanan Kredit

“Pihak Kepolisian sudah tergabung dalam SWI, semua temuan SWI juga selalu kami teruskan kepada pihak Kepolisian untuk segera dilakukan penindakan sesuai ketentuan. Penindakan yang cepat sangat diperlukan untuk mencegah,” ucap Tongam.

Selanjutnya Satgas Waspada Investasi mengimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Baca juga : Antisipasi Kredit Bermasalah, AFPI Hadirkan Fintech Data Center

Selain itu, masyarakat juga perlu memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar. Tidak kalah penting adalah memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
July 3, 2020, 3:43 p.m.

Comments

Please log in to leave a comment.