Raih WTP Tiga Kali Jadi Kado Indah di HUT Kota Jakarta ke-493

Raih WTP Tiga Kali Jadi Kado Indah di HUT Kota Jakarta ke-493

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP itu diberikan atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2019. Dengan raihan itu, Pemprov DKI Jakarta berhasil secara berturut-turut selama tiga tahun, yakni 2017, 2018, dan 2019. Pencapaian opini WTP tersebut menjadi salah satu kado terindah bagi Jakarta. Pasalnya, opini tersebut disampaikan bertepatan dengan HUT Pemprov DKI Jakarta ke-493.

Seremonial pemberian opni WTO kepada Pemprov DKI Jakarta dilakukan langsung oleh Anggota V BPK RI, Bahrullah Akbar pada sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/6/2020). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) itu diserahkan secara langsung oleh Anggota V BPK kepada Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Baca juga : PSBB Dilonggarkan, 67 Persen Konsumen Akan Kembali Mengunjungi Mal

Anggota V BPK ini menerangkan, pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa BPK terhadap kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan kriteria, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kecukupan terhadap pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.

“Meskipun pemeriksaan atas laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, akan tetapi jika dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang berdampak pada potensi adanya indikasi terhadap kerugian negara, maka pemeriksa wajib menindaklanjutinya," ungkap Anggota V BPK.


Meskipun menerima opini WTP, dalam pemeriksaan BPK masih menemukan permasalahan yang secara material tidak mempengaruhi kewajaran penyajian atas laporan keuangan, namun tetap memerlukan perbaikan. Permasalahan tersebut antara lain :

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menetapkan SPPT PBB selama 2 tahun, pada tahun 2018 dan 2019 atas tanah dan bangunan di Pulau Maju.

2. Pengadaan tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman belum memadai.

3. Pengelolaan piutang Kompensasi Rumah Susun Murah/ Sederhana belum memadai.

4. Penyelesaian pendapatan diterima di muka hasil lelang titik reklame belum memadai.

5. Pengelolaan piutang kompensasi Koefisien Lantai Bangunan (KLB) belum memadai.

Baca juga : Gaji Dipotong untuk Tapera, Bagaimana Hitungannya?

Pencapaian opini WTP secara tiga tahun berturut-turut ini, menurut Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan salah satu kado terindah di Hari Ulang Tahun (HUT) DKI Jakarta ke-493. "Pada 22 Juni 2020, hari ini adalah hari ulang tahun kota Jakarta. Alhamdulillah menjadi salah satu kado terbaik ultah DKI Jakarta," ucap Anies.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
June 22, 2020, 4:07 p.m.

Comments

Please log in to leave a comment.