Selain Tapera, Ada KPR Bersubsidi dari BPJS Ketenagakerjaan

Selain Tapera, Ada KPR Bersubsidi dari BPJS Ketenagakerjaan

Akhir-akhir ini isu perumahan bagi pekerja kembali mencuat setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Peraturan tersebut mewajibkan seluruh pekerja untuk menjadi peserta Tapera, tetapi tidak semua peserta bisa menerima manfaat pembiayaan perumahan.

Mungkin sudah banyak orang yang tahun bahwa ada empat manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Keempat manfaat program itu meliputi perlindungan JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JK (Jaminan Kematian), JHT (Jaminan Hari Tua), dan JP (Jaminan Pensiun). Namun, tidak banyak peserta yang tahu bahwa ada manfaat lain dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Apa itu?

Baca juga : Mengenal 10 Jenis Pembiayaan KPR di Indonesia

Manfaat yang diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah manfaat layanan tambahan atau MLT berupa pengajuan rumah bersubsidi. MLT Perumahan Pekerja tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT).

Dalam Pasal 25 Ayat (1) PP tersebut, diatur bahwa peserta bisa memperoleh manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan dan/atau manfaat lain. Selain itu, program MLT ini diatur dalam Permenaker Nomor 35 Tahun 2016, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan peserta BPJamsostek.

Baca juga : Survei BI: Harga Properti Residensial Tumbuh Terbatas

Dalam program ini, ada empat jenis MLT pembiayaan perumahan yang akan diberikan kepada peserta, yakni kredit konstruksi, pinjaman renovasi, fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR), dan pinjaman uang muka. Untuk bisa mendapatkan pembiayaan perumahan bersubsidi ini, peserta harus memenuhi persyaratan kelayakannya.

Beberapa persyaratan untuk bisa memperoleh manfaat pembiayaan perumahan, seperti terdaftar sebagai peserta minimal satu tahun, tertib administrasi dan iuran, serta memenuhi syarat dan ketentuan perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).


Peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa memanfaatkan kepesertaan untuk mendapatkan KPR dengan biaya lebih murah. BPJS Ketenagakerjaan memberikan dua jenis pilihan KPR BPJS Ketenagakerjaan, yaitu KPR subsidi untuk masyarakat berpengasilan rendah dan KPR non-subsidi untuk kelompok di luar kategori masyarakat berpenghasilan rendah.

Baca juga : Bagaimana Prosedur Kepemilikan Rumah dengan KPR Syariah?

Berikut, syarat KPR BPJS Ketenagakerjaan tahun 2019.

1. Telah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan.

2. Tertib administrasi kepesertaan.

3. Iuran aktif.

4. Telah direkomendasikan BPJS Ketenagakerjaan.

5. Belum memiliki rumah sendiri.

6. Memenuhi syarat dan ketentuan bank penyalur dan OJK.

Baca juga : Cara Mudah Milenial untuk Memiliki Rumah

Setelah peserta BPJS Ketenagakerjaan melewati proses kelayakan kredit, bank penyalur akan mengonfirmasi permohonan pinjaman kepada BPJS Ketenagakerjaan. Bila terverifikasi dan dinyatakan masuk kualifikasi menjadi penerima kredit, bank bisa menyetujui permohonan KPR dan mencairkan dana pinjaman untuk pembelian rumah. Untuk pelaksanaannya, BPJS Ketenagakerjaan telah bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN).


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
June 12, 2020, 8:53 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.