Syarat Agar Kepesertaan BPJS Kesehatan Bisa Aktif Kembali

Syarat Agar Kepesertaan BPJS Kesehatan Bisa Aktif Kembali

Di masa pandemi Covid-19 ini memberi dampak serius bagi keuangan masyarakat. Kesulitan ekonomi ini membuat kemampuan membayar tagihan menjadi berkurang. Pemerintah pun telah memberi kebijakan relaksasi di berbagai sektor mulai dari pinjaman, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan.

Untuk meringankan beban masyarakat selama Covid-19, pada tahun ini peserta JKN-KIS yang status tidak aktif karena menunggak pembayaran iuran BPJS Kesehatan bisa diaktifkan kembali kepesertaannya. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu peserta tersebut harus melunasi tunggakan iuran BPJS Kesehatan selama paling banyak enam bulan terlebh dahulu.

Baca juga : Iuran BPJS Kesehatan Kembali Naik, Ini Detailnya

“Sisa tunggakan, apabila masih ada, akan diberi kelonggaran pelunasan sampai dengan tahun 2021, agar status kepesertaaannya tetap aktif. Untuk tahun 2021 dan tahun selanjutnya, pengaktifan kepesertaan harus melunasi seluruh tunggakan sekaligus. Peserta tersebut harus melunasi tunggakan iuran selama paling banyak enam bulan terlebih dahulu,” kata Iqbal


Hal itu terkait dengan kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah setelah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Perpres itu mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang berlaku mulai 1 Juli 2020. “Per 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp150.000 untuk kelas I, Rp100.000 untuk kelas II, dan Rp42.000 untuk kelas III,” tutur Iqbal.

Baca juga : Naik Turun Iuran BPJS Kesehatan

Pemerintah menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBPU dan BP kelas III. Tahun 2020, iuran peserta PBPU dan BP kelas III tetap dibayarkan sejumlah Rp25.500. Sisanya sebesar Rp16.500, diberikan bantuan iuran oleh pemerintah. “Kemudian, pada tahun 2021 dan tahun berikutnya, peserta PBPU dan BP kelas III membayar iuran Rp35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp7.000,” tambah Iqbal.

Adapun besaran iuran JKN-KIS Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2020 mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019, yaitu Rp 160.000 untuk kelas I, Rp 110.000 untuk kelas II, Rp 42.000 untuk kelas III. Sementara untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020, besaran iurannya mengikuti Perpres Nomor 82 Tahun 2018, yaitu Rp80.000 untuk kelas I, Rp51.000 untuk kelas II, dan Rp25.500 untuk kelas III.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
May 23, 2020, 3:33 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.