Naik Turun Iuran BPJS Kesehatan

Naik Turun Iuran BPJS Kesehatan

Perjalanan BPJS Kesehatan sejak pertama kali diluncurkan diwarnai defisit anggaran setiap tahunnya. Pemerintah akhirnya mengambil langkah menaikkan iuran BPJS Kesehatan dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam tersebut, tarif iuran BPJS Kesehatan dinaikan oleh Pemerintah sebanyak dua kali lipat dari tarif iuran sebelumnya. Kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta Bukan Pekerja (BP), yaitu Rp42.000 untuk kelas III, Rp110.000 untuk kelas II, dan Rp160.000 untuk kelas I.

Namun baru saja berjalan, Perpres tersebut dilakukan peninjauan kembali atau judicial review kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan ke Mahkamah Agung (MA). Upaya uji materiil atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan ke MA ini dilayangkan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) pada 5 Desember 2019 dan dikabulkan Mahkamah Agung pada 9 Maret 2020.

Baca juga : Iuran BPJS Kesehatan Kembali Naik, Ini Detailnya

Setelah tiga bulan, Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020 menyatakan membatalkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019. Putusan itu menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan putusan Mahkamah Agung (MA) tersebut, tarif iuran BPJS Kesehatan yang berlaku adalah tarif iuran sebelumnya. Besaran iuran bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta Bukan Pekerja (BP) BPJS Kesehatan kembali seperti semula, yaitu Rp80.000 untuk kelas I, Rp51.000 untuk kelas II, dan Rp25.500 untuk kelas III.


Menyikapi keputusan MA tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf menyatakan akan mematuhi keputusan itu. BPJS Kesehatan pun menegaskan tidak ada kompensasi pengembalian atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan selama periode Januari sampai Maret 2020.

“Jadi untuk iuran Januari sampai Maret 2020 tidak ada pengembalian atau dikompensasi di bulan berikutnya. Namun, terhadap kelebihan iuran peserta JKN-KIS yang telah dibayarkan pada bulan April 2020 akan dikompensasikan ke iuran pada bulan berikutnya,” kata Iqbal siaran resmi yang diterima duitologi.com pada 1 Mei 2020.

Baca juga : Mahkamah Agung Batalkan Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Namun, Iqbal menyatakan Pemerintah saat ini sudah menyiapkan rencana penerbitan Peraturan Presiden yang substansinya antara lain mengatur keseimbangan dan keadilan besaran iuran antar segmen peserta, dampak terhadap kesinambungan program dan pola pendanaan JKN, konstruksi ekosistem jaminan kesehatan yang sehat, termasuk peran Pemerintah (pusat dan daerah).

Pada 13 Mei 2020, Presiden Joko Widodo kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Beleid yang ditandatangani Jokowi pada 5 Mei 2020 itu, mengatur kenaikan iuran bagi peserta mandiri segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) diatur dalam Pasal 34.

Adapun rincian mengenai Perpres baru ini antara lain Iuran peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp150.000, dari saat ini Rp 80.000. untuk iuran peserta mandiri kelas II meningkat menjadi Rp100.000, dari saat ini sebesar Rp51.000. sedangkan iuran peserta mandiri kelas III juga naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000.


Kenaikan itu tidak serta merta ditanggung penuh oleh peserta mandiri. Pemerintah akan memberikan subsidi secara bertahap yang mulai berlaku pada 1 Juli 2020. Berikut kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Pasal 34:

• Iuran Kelas I yaitu sebesar Rp150 ribu per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta.

• Iuran Kelas II yaitu sebesar Rp100.000 per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta.

• Iuran Kelas III tahun 2020 sebesar Rp25.500, tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp35.000.

Baca juga : Alasan BPJS Kesehatan Tidak Tanggung Pasien Virus Corona

Kendati demikian, pada 2021 mendatang, subsidi yang dibayarkan pemerintah berkurang menjadi Rp 7.000, sehingga yang harus dibayarkan peserta adalah Rp 35.000. Ketentuan iuran dalam Prepres Nomor 64 Tahun 2020 itu mulai berlaku pada 1 Juli 2020.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
May 15, 2020, 3:48 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.