Ini Kebijakan Bank Indonesia dalam Memitigasi Dampak Covid-19

Ini Kebijakan Bank Indonesia dalam Memitigasi Dampak Covid-19

Dampak pandemi Covid-19 mulai dirasakan memperlambat pertumbuhan perekonomian nasional. Sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilitas moneter dan pasar keuangan bersama Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, OJK, dan LPS, Bank Indonesia menyampaikan bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia (BI) untuk memperkuat stimulus ekonomi sesuai kewenangan BI.

Kewenangan itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Baca juga : Kebijakan Countercyclical untuk Menjaga Perekonomian Nasional

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan nilai tukar Rupiah saat ini sudah memadai dan skenario outlook indikator utama ekonomi makro yang telah disusun adalah bentuk antisipasi forward looking agar hal tersebut dapat dicegah melalui upaya bersama dan BI akan terus menjaga stabilitas nilai rupiah.

Sinergi kebijakan moneter dan fiskal telah ditempuh dalam memitigasi dampak Covid-19 dan mengurangi kepanikan pasar keuangan global. Dari sisi kebijakan moneter, Bank sentral di dunia menurunkan suku bunga, melakukan injeksi likuiditas dan langkah untuk mengurangi beban kepada sektor ekonomi dan keuangan. Sedangkan dari sisi kebijakan fiskal, berbagai langkah ditempuh melalui stimulus fiskal antara lain peningkatan anggaran kesehatan, relaksasi pajak, dan bantuan sosial.


Adapun bauran kebijakan BI yang ditempuh dalam memitigasi dampak Covid-19, antara lain dengan menurunkan suku bunga kebijakan BI7DDR pada Februari dan Maret masing-masing sebesar 25bps, meningkatkan intensitas triple intervention di pasar spot, DNDF, dan pembelian SBN di pasar sekunder, serta menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) Valas bank umum konvensional dari semula 8 persen menjadi 4 persen.

Ada juga kebijakan memperpanjang tenor repo SBN dan lelang tiap hari untuk memperkuat pelonggaran likuidtas rupiah dan menambah frekuensi lelang FX Swap menjadi setiap hari untuk memastikan kecukupan likuiditas, memperluas jenis underlying transaksi DNDF sehingga dapat mendorong lindung nilai atas kepemilikan Rupiah di Indonesia, dan menurunkan GWM Rupiah sebesar 50bps untuk bank yang melakukan kegiatan ekspor-impor.

Baca juga : Bank Indonesia Turunkan 7-Day Reverse Repo Rate Menjadi 4,75 Persen

Selain itu, kebijakan Bank Indonesia juga meliputi pembiayaan kepada UMKM dan sektor prioritas lain, melonggarkan ketentuan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), dan menyediakan uang higienis, menurunkan biaya SKNBI, penetapan MDR QRIS nol persen untuk merchant usaha mikro, serta mendukung program-program pemerintah Kartu Prakerja, dan Kartu Indonesia Pintar.

BI mendukung penerbitan Perpu sebagai relaksasi perundangan dalam memitigasi dampak Covid-19 yang merupakan langkah antisipatif bersama Pemerintah, OJK, dan LPS. Dalam penanganan dampak Covid-19 diperlukan extraordinary measure, kebijakan yang belum diatur atau kebijakan yang melebihi kewenangan yang telah diatur sebelumnya.


Perpu  No. 1 Tahun 2020 memberi perluasan kewenangan BI untuk dapat membeli SUN atau SBSN jangka panjang di pasar perdana untuk membantu Pemerintah membiayai penanganan dampak penyebaran Covid-19 terhadap stabilitas sistem keuangan. Pembelian SBN di pasar perdana dilakukan dalam hal pasar tidak bisa menyerap seluruh SBN yang diterbitkan Pemerintah, peran BI sebagai “last resort”.

Baca juga : Kemenkeu Tawarkan Sukuk Ritel Seri SR012 Berkupon 6,30 Persen

Kemudian sebagai langkah antisipatif, BI membeli surat repo surat berharga  yang dimiliki LPS untuk biaya penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik dan bank selain bank sistemik serta memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah kepada bank sistemik atau bank selain bank sistemik.

BI akan terus berkoordinasi dalam melakukan langkah tersebut bersama Pemerintah, OJK, dan LPS untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu. Termasuk langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan berdaya tahan.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
April 2, 2020, 9:42 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.