Perbankan Diminta Batasi Layanan Interaksi Secara Langsung

Perbankan Diminta Batasi Layanan Interaksi Secara Langsung

Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil kebijakan dalam meminimalisir tisiko tersebarnya virus corona atau Covid-19. Kedua lembaga pemerintah ini sepakat untuk menjaga jarak interaksi sosial (social distancing) sesuai himbauan pemerintah. Dalam menjaga keberlangsungan tugas sekaligus mengantisipasi dampak penyebaran COVID-19, Bank Indonesia menetapkan antara lain mekanisme bekerja dari rumah (work from home) bagi seluruh pegawai dengan cara bergantian dan sesuai kebutuhan.

Meski begitu, BI memastikan layanan seperti BI Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), transaksi operasi moneter yang didukung sistem Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS), Bank Indonesia Electronic Trading Platform (BI-ETP), dan layanan penarikan dan penyetoran uang dari perbankan atau penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR) tetap beroperasi secara normal.

Baca juga : Seluruh Biaya Pengobatan Pasien Virus Corona dan PIE Tanggung Negara

Sementara itu, layanan yang banyak melibatkan interaksi sosial, untuk sementara waktu ditiadakan atau ditutup terhitung mulai 16 Maret 2020. Layanan tersebut meliputi layanan kas keliling baik dalam kota maupun ke daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar), layanan penukaran uang rusak dan klarifikasi uang palsu oleh masyarakat maupun perbankan di seluruh Indonesia.  Bank Indonesia juga akan meniadakan operasional sementara untuk layanan publik seperti kunjungan publik ke BI, visitor center BI, Museum Bank Indonesia, dan Perpustakaan Bank Indonesia

Bank Indonesia telah menetapkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa uang dalam bentuk rupiah yang didistribusikan kepada masyarakat adalah uang rupiah yang telah melalui proses pengolahan khusus guna meminimalisir penyebaran COVID-19.

Bank Indonesia melakukan pengkondisian terhadap setoran uang yang diterima dari perbankan atau PJPUR berupa karantina selama 14 hari dan dilanjutkan dengan proses penyemprotan disinfektan sebelum dilakukan pengolahan dan didistribusikan kembali kepada masyarakat.


Selain itu, BI akan memperkuat higienitas dari SDM dan perangkat yang digunakan dalam pengolahan uang rupiah dan melakukan koordinasi dengan perbankan atau PJPUR untuk menerapkan langkah-langkah dalam pengolahan uang rupiah dengan memerhatikan aspek K3 dari sisi SDM maupun perangkat pengolahan uang rupiah.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengambil langkah kebijakan guna meminimalkan risiko tersebarnya Corona Virus Disease (Covid-19). OJK meminta kepada seluruh lembaga di Industri Jasa Keuangan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan penyesuaian operasional lembaga jasa keuangan dan meminimalkan interaksi antar-orang tanpa mengganggu pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat. Pengaturan mengenai alternatif bekerja dari rumah diserahkan kepada masing-masing lembaga jasa keuangan, self regulatory organization di pasar modal, dan lembaga penunjang profesi di industri jasa keuangan.

Baca juga : Panik Virus Corona, Tren Harga Emas Terus Melambung

Selain itu, OJK juga meminta kepada perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya untuk dapat meningkatkan kebersihan lingkungan kerja dan sarana pelayanan publik yang dimiliki seperti ATM, loket bank dan lain sebagainya.

2. Menunda seluruh perjalanan keluar kota atau luar negeri, khususnya ke tempat yang sudah diidentifikasi terdapat penyebaran Covid-19 sesuai dengan data dan informasi terkini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

3. Tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan sejumlah orang baik internal dan eksternal dalam bentuk sosialisasi, rapat, dan events lainnya. Interaksi kiranya dilakukan melalui pemanfaatan sarana teknologi informasi.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
March 18, 2020, 8:06 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.