Bukan Hanya Covid-19, Fintech Ilegal dan Investasi Bodong Sama Menakutkan

Bukan Hanya Covid-19, Fintech Ilegal dan Investasi Bodong Sama Menakutkan

Di tengah maraknya penyebaran virus corona atau Covid-19 yang telah berubah status menjadi pandemi, aktivitas peer to peer (P2P) lending, investasi, dan gadai tanpa izin masih marak terjadi. Pada Maret 2020, Satgas Waspada Investasi (SWI) masih menemukan aktivitas tersebut dan jumlahnya mencapai ratusan.

Pada Maret ini, Satgas Waspada Investasi (SWI) kembali menemukan 388 entitas fintech peer to peer (P2P) lending ilegal. Sebelumnya, pada Januari 2020, SWI juga menemukan 120 entitas yang melakukan kegiatan fintech peer to peer (P2P) lending ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga total sejak Januari 2020 sampai Maret 2020 fintech lending ilegal yang ditemukan mencapai 508 entitas.

Baca juga : OJK Masih Menemukan 120 Fintech Ilegal dan 28 Investasi Tanpa Izin

“Total fintech P2P lending ilegal yang telah ditangani Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018 sampai Maret 2020 sebanyak 2.406 entitas. Kami tidak akan kendur untuk terus menyosialisasikan kepada masyarakat untuk selalu waspada sebelum menggunakan fintech lending, mengikuti penawaran investasi dan memanfaatkan usaha gadai swasta untuk melindungi masyarakat," kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing.

Tongam meminta kepada masyarakat untuk terlebih dahulu memeriksa legalitas izin atau tanda terdaftar perusahaan fintech peer to peer lending, entitas penawar investasi dan gadai swasta kepada OJK atau otoritas yang terkait. Masyarakat juga bisa melihat daftar fintech lending yang terdaftar dan berizin serta daftar perusahaan investasi ilegal di website OJK.

Baca juga : Layani Pengaduan Investasi Ilegal, OJK Buka Warung Waspada Investasi

Satgas Waspada Investasi (SWI) yang terdiri dari 13 kementerian dan lembaga akan terus berupaya memberantas kegiatan fintech lending, penawaran investasi dan gadai swasta ilegal ini dengan berbagai langkah antara lain:

1. Mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

2. Memutus akses keuangan dari fintech lending ilegal dengan menyampaikan imbauan kepada perbankan untuk menolak pembukaan rekening tanpa rekomendasi OJK dan melakukan konfirmasi kepada OJK untuk rekening existing yang diduga digunakan untuk kegiatan fintech lending ilegal. Selain itu, meminta Bank Indonesia untuk melarang fintech payment system memfasilitasi fintech lending ilegal.

3. Menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum.

4. Peningkatan peran Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk sosialisasi dan penanganan fintech lending ilegal.


Sampai pertengahan Maret, SWI juga sudah menemukan dan menghentikan 15 kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan penawaran investasi tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat. Ke-15 entitas ini berusaha memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi.

Sejumlah entitas penawaran investasi ilegal ini juga menduplikasi website entitas yang memiliki izin sehingga seolah-olah website tersebut resmi milik entitas yang memiliki izin. 15 entitas tersebut di antaranya melakukan kegiatan perdagangan forex (7 entitas), investasi uang (4 entitas), dan investasi lainnya (4 entitas).

Baca juga : Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Investasi Ilegal

Selain itu, Satgas Waspada Investasi (SWI) juga menemukan 25 usaha pergadaian ilegal yang dilakukan tanpa izin dari OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK). Dalam ketentuan POJK tersebut seluruh kegiatan usaha pergadaian swasta diwajibkan untuk mendaftarkan diri kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam tenggat batas waktu 2 tahun sejak POJK tersebut terbit yaitu batas akhir Juli tahun 2019.

Sebelumnya pada tahun 2019, SWI telah mengumumkan 68 entitas gadai ilegal sehingga total sejak tahun 2019 sampai Maret 2020 menjadi 93 entitas gadai ilegal dan tidak menutup kemungkinan akan banyak lagi entitas gadai ilegal yang akan ditemukan oleh SWI.

Baca juga : Sejarah Bisnis Gadai dari Masa ke Masa

SWI juga mengimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memahami hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

2. Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.

3. Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
March 17, 2020, 9:29 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.