Hingga 9 Maret, 6,2 Juta Wajib Pajak Sampaikan SPT Lewat E-Filling

Hingga 9 Maret, 6,2 Juta Wajib Pajak Sampaikan SPT Lewat E-Filling

Maret menjadi bulan yang harus diperhatikan bagi setiap wajib pajak. Di bulan ini, setiap orang yang sudah masuk dalam kategori wajib pajak harus menyampaikan Surat Pelaporan Tahunan (SPT). Tingkat ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun ini menunjukkan peningkatan dibandingkan 2018.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama jajaran pimpinan Kementerian Keuangan (kemenkeu) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sampai dengan tanggal 9 Maret 2020, ada peningkatan sekitar 34 persen wajib pajak orang pribadi yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Orang Pribadi (OP).

“Perkembangannya cukup menggembirakan dari sisi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Masyarakat semakin menyadari bahwa membayar pajak adalah sebuah kewajiban untuk merawat negara ini,” kata Sri Mulayani saat menyampaikan SPT OP (10/3/2020).

Baca juga : Waduh! Lupa Password EFIN Saat Lapor SPT Pajak? Ini Solusinya

Secara lebih detail, laporan SPT OP yang sudah masuk mencapai 6,2 juta. Artinya, 34,2 persen dari seluruh laporan disampaikan melalui e-filling DJP. Jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT secara manual menunjukkan penurunan sebesar 5 persen. Ini menunjukkan bahwa layanan SPT secara elektronik dari DJP semakin baik.

“Saya berterima kasih kepada 6,2 juta WP OP yg sudah menyerahkan SPT Tahunan dan saya berharap ini akan diikuti oleh WP OP lain sehingga di akhir Maret, laporan SPT Tahunan Orang Pribadi akan terus meningkat,” ucap Sri Mulyani.


Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo menyampaikan berbagai persiapan dan strategi yang dilakukan DJP. Pada tahun ini telah dibentuk Tim Satgas Penerimaan SPT Tahunan Tahun 2020 yang meliputi bidang teknologi informasi, peraturan, kepatuhan, proses bisnis, penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan.

Direktorat Jenderal Pajak juga telah mengambil langkah untuk mengantisipasi beban puncak di bulan Maret 2020. Langkah itu meliputi perangkat server untuk e-filling ditambah dari 10 menjadi 20 server dan kapasitas bandwith juga diperbesar hingga 3 kali lipat.

Batas Pendapat Wajib Pajak

Mengenai batasan seseorang menjadi wajib pajak sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Berdasarkan Permenkeu yang diterbitkan pada 27 Juni 2016 itu, setiap orang yang memiliki penghasialan sebesar Rp 54 juta setahun ditetapkan sebagai wajib pajak.

Baca juga : Punya NPWP Tapi Tidak Bayar Pajak, Apa Sanksinya?

Hal itu berarti bahwa kewajiban membayar pajak hanya dibebankan kepada wajib pajak yang memiliki nilai penghasilan sebesar Rp4,5 juta perbulan. Batasan pendapatan wajib pajak itu sesuai dengan PPh Pasal 21 atau disebut Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Dengan begitu, pekerja yang punya penghasilan di bawah Rp4,5 juta tidak wajib membayar pajak. Namun sesuai aturannya, perusahaan di mana tempat karyawan itu bekerja tetap diharuskan memberikan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan penghasilan ke kantor pajak.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
March 11, 2020, 11:50 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.