Mahkamah Agung Batalkan Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Mahkamah Agung Batalkan Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali atau judicial review kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan, Senin (9/3/2020). Upaya uji materiil atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan ke MA ini dilayangkan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) sejak tiga bulan lalu, tepatnya pada 5 Desember 2019.

KPCDI mengajukan gugatan hak uji materiil atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres yang mulai berlaku pada 1 Januari 2020, tarif iuran BPJS Kesehatan dinaikan oleh Pemerintah sebanyak dua kali lipat dari tarif iuran sebelumnya.

Hasil uji materiil yang diputuskan MA ini menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Baca juga : Alasan BPJS Kesehatan Tidak Tanggung Pasien Virus Corona

Mahkamah Agung menilai, beleid itu bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28H Jo Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Kenaikan iuran itu juga dianggap bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4 (huruf f, b, c, d, dan e) Pasal 17 (ayat 3) UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional.

Ditambahkan juga, Perpres kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu pun bertentangan dengan Pasal 2, 3, 4 (huruf b, c, d, dan e) UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS serta Pasal 4 Jo Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 171 UU Nomor 36 tahun 2000 tentang kesehatan. Dengan demikian, MA menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 3 Perpres 76 tahun 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.


Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 disepakati kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta Bukan Pekerja (BP), yaitu:

• Iuran Rp42.000 per orang per bulan untuk ruang perawatan Kelas III.

• Iuran Rp110.000 per orang per bulan untuk ruang perawatan Kelas II.

• Iuran Rp160.000 per orang per bulan untuk ruang perawatan Kelas I.

Baca juga : Sudah Punya BPJS Kesehatan, Masih Perlukah Asuransi Kesehatan?

Dengan putusan Mahkamah Agung (MA) tersebut, tarif iuran BPJS Kesehatan yang berlaku adalah tarif iuran sebelumnya. Besaran iuran bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta Bukan Pekerja (BP) BPJS Kesehatan sebelum Prepres adalah:

• Iuran Rp25.500 per orang per bulan untuk ruang perawatan Kelas III.

• Iuran Rp51.000 per orang per bulan untuk ruang perawatan Kelas II.

• Iuran Rp80.000 per orang per bulan untuk ruang perawatan Kelas I.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
March 10, 2020, 8:51 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.