PP E-Commerce Disahkan, Ini Detail Aturan Mainnya

PP E-Commerce Disahkan, Ini Detail Aturan Mainnya

Presiden Republik Indonesia Joko Wjdodo (Jokowi) menandatangai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan itu diterbitkan sebagai peraturan turunan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perdagangan.

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang diselanjutnya disingkat PMSE ini adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Menurut PP ini, PMSE dapat dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen, pribadi, dan instansi penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga : Menteri Perdagangan Imbau E-Commerce Mendukung Transaksi Produk Lokal

PP ini menjelaskan, para pelaku usaha dari luar negeri yang secara aktif melakukan penawaran dan melakukan PMSE kepada konsumen di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu dianggap memenuhi kehadiran secara fisik di Indonesia. Kriteria tertentu dapat berupa jumlah transaksi, nilai transaksi, jumlah paket pengiriman, jumlah traffic atau pengakses.

Identitas PMSE

Pelaku usaha dari luar negeri ini juga wajib menunjuk perwakilan yang dapat bertindak sebagai dan atas nama pelaku usaha wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Terhadap kegiatan usaha PMSE berlaku ketentuan dan mekanisme perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 8 PP ini.


Peraturan Pemerintah ini juga menegaskan, para pelaku PMSE harus memiliki, mencantumkan, atau menyampaikan identitas subyek hukum yang jelas. Sementara setiap PMSE yang bersifat lintas negara wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ekspor atau impor dan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Baca juga : Soal PP E-Commerce, Shopee Lakukan Diskusi dengan Asosiasi

Para pelaku usaha pun wajib membantu program pemerintah dengan mengutamakan perdagangan barang dan jasa hasil produksi dalam negeri, meningkatkan daya saing barang dan jasa hasil produksi dalam negeri, dan wajib menyediakan fasilitas ruang promosi hasil produksi dalam negeri.

“PMSE dalam negeri dan/atau PMSE luar negeri wajib menggunakan sistem elektronik yang memiliki sertifikat kelaikan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 14 PP ini.

Kerugian Konsumen

Dalam hal PMSE merugikan konsumen, menurut PP ini, lonsumen dapat melaporkan kerugian yang diderita kepada menteri, dan pelaku usaha yang dilaporkan oleh konsumen yang dirugikan harus menyelesaikan pelaporan sebagaimana dimaksud.
“Pelaku Usaha yang tidak menyelesaikan pelaporan sebagaimana dimaksud dimasukkan ke dalam daftar prioritas pengawasan oleh Menteri. Daftar prioritas pengawasan sebagaimana dimaksud dapat diakses oleh publik,” bunyi Pasal 18 ayat (3 dan 4) PP ini.

Baca juga : E-Commerce Mendorong Tumbuhnya Bisnis Pembiayaan Multiguna

PP ini juga menyebutkan, pedagang dalam dan luar negeri yang melakukan aktivitas PMSE dengan menggunakan sarana yang dimiliki PMSE dalam negeri atau luar negeri wajib memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Menurut No 80 Tahun 2019 ini, PMSE dalam dan luar negeri wajib mengutamakan penggunaan nama domain tingkat tinggi Indonesia (dot id) bagi sistem elektronik yang berbentuk situs internet, mengutamakan menggunakan alamat Protokol Internet (IP Address) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menggunakan perangkat server yang ditempatkan di pusat data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pelaku PMSE diwajibkan melakukan pendaftaran sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait dan memperoleh sertifikat keandalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyampaikan data dan informasi secara berkala kepada lembaga pemerintah, dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral lain yang terkait dengan perizinan kegiatan usaha PMSE.

Baca juga : Ini 4 Catatan Presiden Jokowi untuk Para Bankir di Indonesia

“Jika dalam PMSE terdapat konten informasi elektronik ilegal, maka pihak PMSE dalam negeri dan/atau PMSE luar negeri serta penyelenggara sarana perantara bertanggung jawab atas dampak atau konsekuensi hukum akibat keberadaan konten informasi elektronik ilegal tersebut,” bunyi Pasal 22 ayat (1) PP ini.

Untuk menghindari atau merespon adanya konten informasi elektronik ilegal, PMSE dalam dan luar pun wajib menyajikan syarat penggunaan atau perjanjian lisensi kepada penggunanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pelaku PMSE juga harus menyediakan sarana kontrol teknologi dan penerimaan laporan atau aduan masyarakat. Hal ini terkait keberadaan konten informasi elektronik ilegal atau penyalahgunaan ruang sistem elektronik yang dikelolanya.

Baca juga : Wamenkeu: Perbankan Harus Tingkatkan Inklusi Keuangan

Perlindungan Data

Terkait pelindungan data konsumen, pelaku PMSE dalam PP ini harus menyimpan data dan informasi yang terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 10 tahun terhitung sejak data dan informasi diperoleh. Sementara data dan informasi PMSE yang tidak terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat lima tahun terhitung sejak data dan informasi diperoleh.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna A. Laoly pada 25 November 2019.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
Dec. 5, 2019, 10:07 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.