OJK Kembali Menemukan 125 Fintech P2P Lending Ilegal

OJK Kembali Menemukan 125 Fintech P2P Lending Ilegal

Satgas Waspada Investasi hingga akhir akhir November lalu kembali menemukan 125 entitas yang melakukan kegiatan fintech peer-to-peer (P2P) lending ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kegiatan fintech P2P lending ilegal masih banyak beredar lewat website maupun aplikasi serta penawaran melalui SMS.

Sebelumnya, pada 7 Oktober 2019, Satgas Waspada Investasi telah menindak 133 entitas fintech P2P lending illegal. Secara total, entitas fintech P2P lending ilegal yang ditangani Satgas Waspada Investasi sampai dengan November 2019 sebanyak 1.494 entitas.

“Total entitas fintech peer to peer lending ilegal yang sudah ditindak oleh Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018 hingga November 2019 sebanyak 1.898 entitas,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing dalam rilis yang diterima duitologi.com (3/12/2019).

Baca juga : Kenapa Masih Banyak Orang yang Terjerat Pinjaman Online Ilegal?

Tongam mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencegah masyarakat menjadi korban dari fintech P2P lending illegal. Upaya tersebut meliputi memperbanyak sosialisasi dan informasi mengenai bijak meminjam di fintech peer to peer lending dan membuka layanan pengaduan Warung Waspada Investasi.

182 Kegiatan Usaha Tanpa Izin

Satgas Waspada Investasi hingga akhir November juga menghentikan 182 kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.


Dari 182 entitas tersebut di antaranya melakukan kegiatan sebagai berikut:

• 164 perdagangan forex tanpa izin.

• 8 investasi money game.

• 2 equity crowdfunding ilegal.

• 2 multilevel marketing tanpa izin.

• 1 perdagangan kebun kurma.

• 1 investasi properti.

• 1 penawaran investasi tabungan.

• 1 penawaran umrah.

• 1 investasi cryptocurrency tanpa izin.

• 1 koperasi tanpa izin.


Tongam menjelaskan bahwa kegiatan 182 entitas ini berbahaya karena memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar.

Satgas Waspada Investasi juga mengimbau kembali kepada masyarakat untuk tidak ikut dalam kegiatan yang dilakukan oleh entitas PT Kam And Kam (Memiles), karena merupakan kegiatan yang ilegal dan tidak memiliki izin dari otoritas seperti tercantum pada siaran pers pada tanggal 2 Agustus 2019.

Total kegiatan usaha yang diduga dilakukan tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat yang telah dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi selama tahun 2019 sebanyak 444 entitas.

Baca juga : Satgas Waspada Investasi Tindak Tegas 133 Fintech P2P Lending Tanpa Izin

Satgas menyatakan ada satu entitas yang sebelumnya ditindak oleh Satgas telah mendapatkan izin usaha yaitu PT Sinergi Rezeki Ananta yang memperoleh izin berupa SIUPL untuk melakukan kegiatan penjualan produk dengan sistem multilevel marketing.

"Kami mengajak semua anggota Satgas untuk semakin aktif bersama-sama melakukan pencegahan maraknya fintech peer-to-peer lending ilegal dan investasi ilegal untuk melindungi kepentingan masyarakat," kata Tongam.

Satgas Waspada Investasi terdiri dari 13 kementerian dan lembaga yaitu OJK, Bank Indonesia, Kementerian Kominfo, Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, Kemendagri, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kemendikbud, Kemenristek, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, PPATK dan BKPM.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
Dec. 3, 2019, 12:16 p.m.

Comments

Please log in to leave a comment.