Wamenkeu: Perbankan Harus Tingkatkan Inklusi Keuangan

Wamenkeu: Perbankan Harus Tingkatkan Inklusi Keuangan

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mewakili Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan sambutannya dalam acara Indonesia Banking Expo (IBEX) 2019 yang digelar oleh Persatuan Bank Nasional (Perbanas). Pada kesempatan itu, Wamenkeu menyampaikan harapannya agar sektor perbankan terus mampu menjadi sektor yang kuat dalam perkembangan bisnis di Indonesia.

“Kita memerlukan pendalaman sektor keuangan. Dimensinya pun sangat banyak. Bisa mobilisasi data, instrumen ataupun outreach. Tanpa pendalaman, maka perbankan akan selalu dalam kondisi volatile,” kata Wamenkeu di Hotel Fairmont, Jakarta (6/11/2019).

Perspektif lain yang harus dibangun dan ditingkatkan adalah inklusi keuangan. Melalui inklusi keuangan, sektor perbankan akan dapat bergerak lebih cepat. Industri perbankan juga diminta untuk bisa terus mendorong melakukan pendalaman pasar keuangan.

Baca juga : Ini 4 Catatan Presiden Jokowi untuk Para Bankir di Indonesia

Dijelaskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, inklusi keuangan adalah sebuah kondisi di mana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.

Menurutnya, inklusi keuangan bisa menjadi bisnis yang menjanjikan di masa depan. Terlebih, ada sekitar 190 juta penduduk Indonesia yang pendapatan yang terus meningkat. Selain itu, inklusi keuangan juga bisa menyediakan berbagai layanan keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan begitu, masyarakat terdorong untuk meningkatkan pendapatannya secara mandiri.


“Lewat Inklusi keuangan, industri perbankan dapat membantu meningkatkan perekonomian negara. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi beberapa bank agar bisa menemukan ide baru meningkatkan dan melakukan inklusi keuangan yang kuat,” paparnya.

Di Indonesia masih ada kelompok masyarakat belum memiliki akses dalam layanan keuangan. Kelompok ini antara lain masyarakat penghasilan rendah, keluarga prasejahtera, UMKM, pekerja migran, wanita, disabilitas, anak terlantar, lansia, penduduk di daerah tertinggal, bahkan pemuda dan pelajar.

Baca juga : Perbanas Beri Rekomendasi Layanan Keuangan Nusantara di IBEX 2019

Pada kesempatan itu juga, Wamenkeu berpesan agar perbankan dapat meningkatkan ketahanan keuangan. Pemerintah melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus menjaga kewaspadaan akan dampak dari kondisi global. Namun, dukungan dari sektor perbankan tentu menjadi hal yang penting untuk dilakukan.

Selain itu, kondisi perubahan modalitas yang bergerak dari konvensional ke elektronik juga harus menjadi perhatian sektor perbankan. Para pengusaha sudah banyak yang beralih dari konvesional ke e-commerce, tentunya akan berpengaruh pada sektor perbankan.

“Diskusi antara pelaku dunia usaha, sektor perbankan, dan pemerintah harus terus dijalankan supaya kita mengerti cara menjaganya agar tetap dalam prinsip yang bisa dijaga untuk men-support perekonomian negara,” harap Suahasil. 


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
Nov. 7, 2019, 8:38 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.