Kilas Balik Sejarah Pendirian LPS

Kilas Balik Sejarah Pendirian LPS

Seperti lembaga keuangan lain seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga punya sejarah pendirian yang cukup panjang. Tepat pada 22 September 2019 , usia LPS genap memasuki 14 tahun. Berikut akan dipaparkan sekelumit sejarah sistem penjaminan simpanan, termasuk kilas balik pendirian LPS.

Jauh sebelum pembentukan LPS, pemerintah sudah memiliki gagasan pembentukan sebuah lembaga yang menjadi simpanan uang pihak ketiga pada tahun 1968. Hal itu seperti tertuang dalam penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Bank Sentral Nomor 13 Tahun 1968.

“Dalam rangka pembinaan perbankan, maka jika keadaannya telah memungkinkan, untuk lebih menjamin uang fihak ketiga yang dipercayakan kepada bank-bank, dapat diadakan suatu asuransi deposito dengan tujuan pembinaan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan,” bunyi Penjelasan Pasal 30 UU Bank Sentral Nomor 13 Tahun 1968.

Baca juga : Ini Susunan Dewan Komisioner LPS yang Baru

Sebagai pelaksanaanya, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan Uang Pada Bank. PP tersebut mengatur semua bank kecuali bank asing diwajibkan menjaminkan simpanan yang berbentuk giro, deposito, maupun tabungan.

Bank Indonesia yang bertindak sebagai pelaksana penjaminan dengan jumlah simpanan yang dijamin untuk tiap deposan paling tinggi sebesar Rp1.000.000 dan premi penjaminan sebesar 0,5 persen dari jumlah simpanan yang ada pada bank.

Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)


Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank. Kondisi itu mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan di antaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee).

Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat.

Baca juga : 20 Tahun Lalu, Bank Indonesia Terbitkan Uang Kertas Rp100.000 Pertama

Dirasakan ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas tersebut, maka pemerintah merasa perlu mengganti dengan sistem penjaminan yang lebih terbatas. Atas dasar itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengamanatkan pembentukan sebuah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat.

Tepat pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Undang-Undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005 dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS menjadi sebuah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Pejabat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Pada 2 Oktober 2019, pemerintah melakukan penggantian susunan Dewan Komisioner LPS. Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 56/M Tahun 2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner LPS.

Perubahan susunan Dewan Komisioner LPS tidak dilakukan secara keseluruhan. Pergantian hanya dilakukan pada susunan anggota Dewan Komisioner LPS dari sebelumnya Destry Damayanti kepada anggota baru Didik Madiyono. Berikut ini susunan Anggota Dewan Komisioner LPS yang baru:

Anggota merangkap Ketua Dewan Komisioner

: Halim Alamsyah

Anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif

: Fauzi Ichsan

Anggota Dewan Komisioner

: Didik Madiyono

Anggota (ex-officio Kemenkeu)

: Robert Pakpahan

Anggota (ex-officio Bank Indonesia)

: Erwin Rijanto

Anggota (ex-officio Otoritas Jasa Keuangan)

: Heru Kristiyana


Selain Dewan Komisioner LPS, lembaga ini juga memiliki Direktur Eksekutif yang susunannya sebagai berikut:

Direktur Eksekutif Keuangan

: Ferdinan Dwikoraja Purba

Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank

: Jarot Marhaendro

Direktur Eksekutif SDM dan Administrasi

: Danu Febrianto

Direktur Eksekutif Hukum

: Robertus Bilitea



Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
Nov. 5, 2019, 3:52 p.m.

Comments

Please log in to leave a comment.