Layani Pengaduan Investasi Ilegal, OJK Buka Warung Waspada Investasi

Layani Pengaduan Investasi Ilegal, OJK Buka Warung Waspada Investasi

Satgas Waspada Investasi bersama 13 kementerian dan lembaga berinisiatif membuka layanan pengaduan, konsultasi dan sosialisasi langsung mengenai berbagai persoalan terkait investasi, fintech lending dan gadai swasta ilegal kepada masyarakat dengan membuka Warung Waspada Investasi.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing mengatakan, Warung Waspada Investasi ini merupakan upaya jemput bola dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar masyarakat bisa langsung bertemu dengan anggota Satgas Waspada Investasi di tempat umum. "Kami siap menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat terkait persoalan yang menjadi kewenangan Satgas untuk kemudian kami tindak lanjuti," katanya.

Masyarakat yang memiliki permasalahan terkait investasi, fintech lending dan gadai swasta ilegal dapat datang langsung ke Warung Waspada Investasi yang akan dibuka setiap hari Jumat pukul 09.00 – 11.00 WIB bertempat di The Gade Coffee & Gold, Jalan H. Agus Salim, Jakarta Pusat.

Baca juga : Perlu UU Fintech untuk Mengatur Bisnis Pinjaman Online

Di Warung Waspada Investasi tersebut akan hadir perwakilan dari 13 kementerian dan lembaga anggota Satgas Waspada Investasi yang akan melayani pertanyaan ataupun aduan masyarakat mengenai kegiatan investasi ilegal, fintech lending ilegal ataupun gadai swasta ilegal.

Diakui Tongam, selama ini laporan ataupun pertanyaan masyarakat lebih banyak masuk melalui saluran komunikasi seperti Kontak OJK 157, email konsumen OJK, atau email waspada investasi. Dengan adanya Warung Waspada Investasi masyarakat dapat lebih mudah untuk melapor dan bertanya langsung.

Keberadaan Warung Waspada Investasi ini juga diharapkan semakin meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan risiko jasa dan layanan sektor jasa keuangan serta semakin mewaspadai maraknya tawaran investasi dan fintech lending ilegal.

Fintech P2P Lending Ilegal

Berdasarkan data OJK hingga 31 Oktober 2019, Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 297 entitas baru yang melakukan kegiatan fintech P2P lending ilegal. Sebelumnya, pada 7 Oktober 2019, Satgas menemukan 133 entitas fintech lending ilegal.

Namun dalam perkembangannya, ada satu entitas yang telah membuktikan bahwa kegiatannya bukan merupakan fintech lending yaitu aplikasi Danapro milik Jason Christoper Sudirdjo sehingga dilakukan normalisasi atas aplikasi yang telah diblokir.


Total entitas fintech lending ilegal yang ditangani Satgas Waspada Investasi sampai dengan 31 Oktober 2019 sebanyak 1.369 entitas. Sedangkan total yang telah ditangani Satgas sejak tahun 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019 sebanyak 1.773 entitas fintech lending ilegal.

Plt. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Direktur Kementerian Kominfo Anthonius Malau menjelaskan, pihaknya setiap hari melakukan penyisiran fintech-fintech ilegal yang temuannya kemudian disampaikan ke Satgas Waspada Investasi untuk diverifikasi. "Setelah diverifikasi bahwa itu fintech ilegal, maka kami akan langsung memblokirnya. Kami harapkan pemblokiran ini bisa membantu perlindungan konsumen dan masyarakat," jelasnya.

Gadai Swasta Ilegal

Sementara mengenai kegiatan usaha gadai swasta ilegal, Satgas Waspada Investasi sebelumnya pada 7 Oktober 2019 telah mengumumkan 22 kegiatan usaha gadai swasta ilegal. Jumlah tersebut bertambah dengan ditemukannya kembali 16 kegiatan usaha gadai swasta yang belum mendapatkan izin dari OJK namun telah beroperasi.

Ke-16 kegiatan usaha gadai tersebut enam berdomisili di Jawa Timur, tujuh berdomisili di Bali dan tiga di Provinsi Riau. Sehingga total entitas gadai ilegal yang telah ditangani oleh Satgas Waspada Investasi sampai Oktober 2019 berjumlah 68 entitas dan tidak menutup kemungkinan akan banyak lagi entitas gadai ilegal yang akan ditemukan oleh Satgas Waspada Investasi melalui pengaduan masyarakat.

Baca juga : Kenapa Masih Banyak Orang yang Terjerat Pinjaman Online Ilegal?

Selain itu, dalam penindakannya Satgas Waspada Investasi juga telah menghentikan 13 kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.

13 entitas tersebut di antaranya melakukan kegiatan sebagai berikut tiga trading forex tanpa izin, tiga multilevel marketing tanpa izin, satu investasi cryptocurrency tanpa izin, satu koperasi tanpa izin dan lima money game.

Total kegiatan usaha yang diduga dilakukan tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat yang telah dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi selama tahun 2019 sebanyak 263 entitas.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
Nov. 4, 2019, 11:01 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.