Sah, Awal Tahun Iuran BPJS Kesehatan Naik 100 Persen

Sah, Awal Tahun Iuran BPJS Kesehatan Naik 100 Persen

Setelah menjadi topik perbincangan selama beberapa bulan terakhir, Pemerintah akhirnya memutuskan menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada awal tahun depan. Hal itu dipastikan setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Perpres itu teken Presiden Jokowi pada Sabtu, 24 Oktober 2019 yang menetapkan adanya kenaikan iuran program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ketetapan besaran iuran dan tanggal berlakunya terdapat dalam Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019.

Baca juga : Sesuai Aturan Baru, Ini Sanksi Menunggak Iuran BPJS Kesehatan

Pasal 34 ayat 1 menyebutkan besaran iuran baru ini berlaku untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP). Besaran iuran BPJS Kesehatan yang ditetapkan itu sebagai berikut:

a. Rp42.000 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

b. Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

c. Rp160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

"Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020," bunyi Pasal 29 ayat 2 seperti yang tercantum dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019.


Perubahan dalam Perpres baru ini juga mengubah ketentuan pada Pasal 30 ayat 2, di mana iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terdiri dari Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS, Prajurit, Anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa, dan Pekerja atau pegawai menjadi 5 persen dari upah bulanan. Iuran PPU ini dibayar dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh penerima upah atau pekerja.

Baca juga : Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Wajib Autodebet

Ketentuan dalam ayat 1 dan ayat 2 Pasal 32 dalam Perpres lama juga diubah. Pasal 32 mengatur batas tertinggi dari gaji bulanan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran. Pada Perpres Nomor 82 Tahun 2018 batas tertinggi gaji perbulan sebesar Rp8.000.000. Pada Perpres baru, batas itu dinaikkan menjadi Rp12.000.000.

Pada Pasal 103A ayat 1, pemerintah pusat memberi bantuan pendanaan iuran kepada pemerintah daerah sebesar Rp19.000 per orang per bulan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. “Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pendanaan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan,” tulis ayat 2 Pasal 103A Perpres No. 75 Tahun 2019.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
Oct. 30, 2019, 5:03 p.m.

Comments

Please log in to leave a comment.