Pengaruh Kabinet Baru Jokowi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pengaruh Kabinet Baru Jokowi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan susunan kabinet baru yang akan membantunya selama masa pemerintahan periode 2019-2024. Sejumlah nama-nama baru muncul memberikan kejutan, namun beberapa posisi masih tetap diduduki oleh wajah lama, salah satunya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.

Analisa Kepala Ekonom DBS Indonesia Masyita Crystallin menerangkan, tantangan global saat ini sangat berat, pertumbuhan ekonomi dunia sedang melemah, belum lagi diwarnai perang dagang, dan beberapa isu geopolitik. Semua itu dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia dan penetapan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan juga mendapat reaksi positif dari pasar global yang masih volatile.

Kementerian Keuangan akan melanjutkan manajemen anggaran yang baik dan melanjutkan reformasi fiskal. Manajemen anggaran yang baik sangat penting dalam kondisi yang volatile, karena anggaran pemerintah diperlukan sebagai stimulus di saat ekonomi sedang melemah (kontra siklus).

Baca juga : Analis: Tantangan Terbesar Jokowi adalah Reformasi Infrastruktur Bisnis

Secara bersamaan menjaga defisit agar tetap berada di koridor yang aman. Kebijakan fiskal yang kontra siklus berarti pada saat perekonomian sedang lemah, stimulus fiskal dapat digunakan untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi.

Masyita juga menilai, reformasi fiskal akan tetap menjadi prioritas dan memang sangat diperlukan untuk Indonesia karena rasio pajak yang masih kurang dari 12 persen di bawah rata-rata negara peers. Untuk tumbuh lebih tinggi Indonesia membutuhkan rasio pajak setidaknya 15 persen.

“Sedangkan mengenai kabinet baru secara keseluruhan, saya menilai cukup netral terhadap pertumbuhan ekonomi. Kabinet ini memiliki kombinasi antara partai dan profesional yang cukup baik,” kata Masyita dalam keterangan resmi yang diterima duitologi.com (29/10/2019).


Terlepas dari latar belakang para menteri di kabinet Jokowi yang baru, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan visi Jokowi dapat tercapai, yaitu Indonesia menjadi negara kaya di tahun 2045. Hal tersebut adalah:

Pertama, untuk bisa menjadi negara kaya di 2045, Indonesia harus tumbuh di atas 6 persen. Hal ini hanya bisa dicapai jika mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia diperbaharui. Saat ini perekonomian Indonesia masih sangat bergantung pada sektor komoditas dan sektor-sektor dengan nilai tambah rendah.

Baca juga : Susunan Kabinet Baru Jokowi Disambut Penguatan Rupiah dan Indeks Saham

Sektor manufaktur yang biasanya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara yang berhasil mengakselerasi pertumbuhan ekonomi seperti Korea Selatan dan Tiongkok tumbuh sekitar 4 persen selama beberapa tahun terakhir. Untuk bisa tumbuh lebih tinggi revitalisasi sektor manufaktur sangat penting untuk dilakukan segera, dan dikhususkan untuk sektor dengan nilai tambah yang tinggi.

“Kedua adalah sektor yang perlu dikembangkan adalah sektor dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi. Terutama karena setiap tahun ada tiga juta tenaga kerja baru yang perlu pekerjaan,” ungkap Masyita.

Kemudian ketiga adalah perubahan nomenklatur Kementerian Koordinator Kemaritiman menjadi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi sejalan dengan visi utama Jokowi dari lima tahun lalu, untuk tidak lagi memunggungi laut. Visi tersebut masih terus menjadi prioritas di periode kedua ini. Indonesia perlu menciptakan terobosan agar menjadi poros maritim dunia.

Perbaikan infrastruktur untuk menurunkan biaya logistik dengan konektivitas antar-pulau adalah fokus pemerintah yang berada di bawah koordinasi Kementerian Kemaritiman. Hal tersebut cukup baik jika dihubungkan dengan koordinasi investasi, sehingga hubungan antara prioritas pembangunan dan realisasi investasi dapat terpelihara dengan baik.

Selama ini Kementerian Kemaritiman di bawah Luhut Binsar Pandjaitan sudah membuka beberapa peluang investasi, salah satunya terkait dengan Belt and Road Initiative yang bertujuan agar Indonesia masuk ke dalam jalur sutra modern. Konektivitas antar pulau perlu dikembangkan dengan baik untuk menurunkan biaya logistik secara keseluruhan.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
Oct. 29, 2019, 11:11 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.