Analis: Tantangan Terbesar Jokowi adalah Reformasi Infrastruktur Bisnis

Analis: Tantangan Terbesar Jokowi adalah Reformasi Infrastruktur Bisnis

Di periode kedua ini, Presiden Joko Widodo punya banyak pekerjaan rumah yang harus belum terselesaikan. Bukan hanya itu, sejumlah tantangan besar lain pun akan dihadapi Jokowi pada pemerintahan keduanya ini. Utamanya terkait kemudahan bisnis dan peningkatan sektor investasi.

Analisa Kepala Ekonom DBS Indonesia Masyita Crystallin menyebutkan, tantangan terbesar yang dihadapi Jokowi adalah terus melakukan reformasi, baik infrastruktur maupun infrastruktur lunak untuk kemudahan bisnis dan investasi. Tantangan lainnya adalah menemukan mesin ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan di atas potensi sebesar 5 persen sambil mempertahankan stabilitas Rupiah.

Sebenarnya, dengan permintaan domestik yang stabil, ekonomi Indonesia akan dapat dengan mudah tumbuh di sekitar 5 persen. Meskipun yang menjadi tantangan adalah bagaimana meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi ke target pemerintah sebesar 6 persen.

Baca juga : Pengaruh Kabinet Baru Jokowi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Dalam jangka pendek, pertumbuhan global yang melambat mungkin berdampak pada pertumbuhan Indonesia. Namun melihat pertumbuhan semester I 2019 (1H19), stabilitas pertumbuhan Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dengan emerging market Asia lainnya.

“Sayangnya, Indonesia belum menerima pengalihan produksi dari perang dagang, yang dapat menjadi terbalik bagi beberapa negara di Asia seperti Taiwan dan Vietnam,” jelas Masyita dalam keterangan resmi yang diterima duitologi.com (28/10/2019).

Masyita menjabarkan, risiko utama dalam jangka pendek adalah terus menurunnya harga komoditas dan pertumbuhan investasi swasta yang lambat. Sementara berbagai proyek infrastruktur pemerintah telah mendorong pertumbuhan dalam empat tahun terakhir.


Sedangkan dalam jangka menengah, untuk tumbuh di atas potensi, Indonesia perlu mengembangkan mesin pertumbuhan yang solid, utamanya pada sektor manufaktur, sektor bernilai tambah lebih tinggi, dan kurang bergantung pada produksi komoditas mentah.

Dengan kondisi pertumbuhan yang lebih lambat, inflasi yang stabil, dan Rupiah yang juga relatif stabil, Bank Indonesia memiliki lebih banyak ruang untuk memangkas suku bunga kebijakan lebih lanjut untuk mendukung pertumbuhan. “Saya melihat adanya potongan tambahan 25 bps pada 4Q19,” prediksinya.

Baca juga : Susunan Kabinet Baru Jokowi Disambut Penguatan Rupiah dan Indeks Saham

Revisi tarif pajak perusahaan dari 25 persen menjadi 20 persen hingga 2022, pajak penghasilan untuk IPO menjadi 17 persen, dan menghapuskan pajak penghasilan untuk pembayaran dividen yang diumumkan pemerintah bisa memberikan dampak yang baik terhadap ekonomi namun belajar dari pengalaman masa lalu di mana sektor korporasi yang menerima insentif pajak cukup moderat.

Tax holiday untuk industri perintis misalnya, mencatat nol pengeluaran pajak pada tahun 2016 dan 2017. Ada beberapa variabel lain yang lebih penting untuk keputusan investasi selain insentif pajak yang perlu ditangani juga, seperti kemudahan berbisnis, biaya logistik yang tinggi, dan fleksibilitas pasar tenaga kerja.

Bagi investor asing dan prospek bisnis asing, posisi Indonesia di mata investor masih sangat baik, potensi ekonomi negara yang merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan populasi besar dan masih mendapat manfaat dari dividen demografis. 

“IDR cenderung stabil hingga akhir tahun dengan asumsi aliran modal dan neraca perdagangan stabil. Rupiah diprediksi akan tetap sekitar Rp14.200-Rp14.400 dan sedikit terdepresiasi pada tahun 2020 karena percepatan pembangunan infrastruktur dibandingkan 2019,” ucap Kepala Ekonom DBS Indonesia ini.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
Oct. 29, 2019, 12:03 p.m.

Comments

Please log in to leave a comment.