Ini Jenis Keluhan Konsumen Soal Pinjaman Online Ilegal

Ini Jenis Keluhan Konsumen Soal Pinjaman Online Ilegal

Laporan keluhan konsumen terkait fintech peer to peer (P2P) lending memang menunjukkan tren yang menurun, meskipun jumlah fintech pinjaman online terus tumbuh. Menurut data Komunitas Konsumen Indonesia, ada sekitar 5.000 laporan keluhan yang dikumpulkan di Lembaha Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Ketua Komunitas Konsumen Indonesia David M. L. Tobing mengatakan, keluhan laporan konsumen yang diterima itu bukan hanya dari fintech pinjaman online ilegal, tetapi ada juga yang legal. “Tetapi yang paling banyak adalah yang ilegal karena bekerjanya di luar yang diatur oleh OJK dan dia tidak mengikuti atau masuk ke dalam suatu komunitas atau asosiasi yang memang diakui oleh OJK,” katanya dalam acara acara IndoSterling Forum (ISF) di Conclave Coworking, Jalan Wijaya I, Jakarta (16/10/2019).

Baca juga : Kenapa Masih Banyak Orang yang Terjerat Pinjaman Online Ilegal

Berdasarkan laporan yang masuk, keluhan tertinggi konsumen adalah bunga yang terlalu tinggi, adanya intimidasi, kekerasan psikis, dan ada indikasi pelecehan seksual. Tertinggi adalah intimidasi yang lebih mengarah pada psikis disertai ancaman, baik secara langsung ataupun dihubungi melalui SMS, WhatsApp, atau media perpesanan lainnya.

Keluhan berikutnya adalah bunga tinggi sehingga membuat gagal bayar. Dampaknya konsumen melakukan “gali lubang tutup lubang” dengan berutang kembali kepada fintech ilegal lainnya.  Keluhan lainnya, adanya penyebaran data ke data kontak konsumen dan ada pula disertai pelecehan seksual.

“Ada kasus yang masuk ke Komunitas Konsumen Indonesia, pada awalnya saya berminat untuk membantu ketika dikatakan bunga tinggi sekali, tetapi dia terlilit utang di 70 fintech dan utangnya hingga ratusan juta rupiah, saya ucapkan ‘selamat malam’. Padahal starting utang sekitar Rp1 juta sampai Rp2 jutaan saja,” kisah David. 


Sayangnya juga, komunitas ini menemukan indikasi ada konsumen yang tidak punya itikad baik dalam melakukan pinjaman online. Mereka melaporkan ke polisi dengan harapan utangnya akan lunas. Namun, ada juga konsumen yang teledor, meskipun tidak ada maksud jahat. Di sinilah perlunya konsumen, untuk mengutamakan sesuatu yang dibutuhkan bukan diinginkan.

Banyak trik yang dilakukan fintech pinjaman untuk menjerat konsumennya. Ciri utama dari fintech ilegal adalah memberi kemudahan dan proses dalam pencairan dana dengan hanya menawarkan sedikit dokumen tanpa agunan. Kemudian proses perjanjiannya pun sering tidak dilakukan tanpa ada pertemuan antara debitur dan kreditur.

“Kalau dahulu itu perjanjiannya orang ketemu, negosiasi, dan tanda tangan. Kemudian berkembang menjadi perjanjian baku, di mana saat perjanjian kedua belah pihak tidak bertemu, tetapi saat tanda tangan keduanyanya bertemu,” jelas David.

Baca juga : Perlu UU Fintech untuk Mengatur Bisnis Pinjaman Online

Namun berbeda dengan fintech P2P lending. Fintech ini masuk ke dalam perjanjian baku elektronik, di mana kedua belah pihak, yakni debitur dan kreditur tidak pernah ketemu pada waktu sebelum perjanjian mau dibuat. Begitu pula pada saat tanda tangan akad pinjaman pun keduanya tidak pernah ketemu. “Nah inilah yang sekarang tren karena kemajuan teknologi,” ucap Ketua Komunitas Konsumen Indonesia ini.

Namun saking trennya banyak disalahgunakan oleh pelaku usaha fintech P2P lending. Pelaku fintech ini menentukan semua dari isi kontraknya. Sementara konsumen “terjebak” karena kemudahan yang ada. Terutama pada konsumen yang memiliki perilaku mementingkan keinginan dibandingkan kebutuhan. 

“Padahal ini sudah menyalahi konsep konsumen yang baik. Seharusnya kalau butuh baru melakukan pinjaman. Jangan cuma keinginan yang diutamakan. Jadi banyak terjebak di perjanjian baku elektronik. Itu yang bisa kita lihat,” tutur David.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
Oct. 17, 2019, 4:10 p.m.

Comments

Please log in to leave a comment.