Ini Susunan Dewan Komisioner LPS yang Baru

Ini Susunan Dewan Komisioner LPS yang Baru

Presiden Joko Widodo mengangkat Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yang baru berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 56/M Tahun 2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner LPS.

Perubahan susunan Dewan Komisioner LPS tidak dilakukan secara keseluruhan. Pergantian hanya dilakukan pada susunan anggota Dewan Komisioner LPS dari sebelumnya Destry Damayanti kepada anggota baru Didik Madiyono.

Pengangkatan Didik Madiyono ini menggantikan posisi Destry Damayanti sebagai Anggota Dewan Komisioner LPS yang diberhentikan secara hormat sesuai keterangan dalam surat keputusan yang sama. Destry Damayanti yang diangkat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) pada 7 Agustus 2019.

Baca juga : Ikuti BI, LPS Kembali Turunkan Suku Bunga Penjaminan Simpanan

Sebelum diangkat, Didik Madiyono merupakan pegawai LPS dan terakhir menjabat sebagai Direktur Eksekutif Riset, Surveilans, dan Pemeriksaan di LPS. Dengan keluarnya Keppres tersebut, mulai tanggal 2 Oktober 2019, Didik Madiyono resmi menjadi Anggota Dewan Komisioner LPS yang baru.

Sesuai Keppres tersebut, berikut ini susunan Anggota Dewan Komisioner LPS yang baru:

Anggota merangkap Ketua

: Halim Alamsyah

Anggota merangkap Kepala Eksekutif

: Fauzi Ichsan

Anggota

: Didik Madiyono

Anggota (ex-officio Kemenkeu)

: Robert Pakpahan

Anggota (ex-officio Bank Indonesia)

: Erwin Rijanto

Anggota (ex-officio OJK)

: Heru Kristiyana


Sejarah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak lepas dari peristiwa krisis moneter dan perbankan pada 1998 yang menghantam Indonesia. Kala itu, ada 16 bank yang dilikuidasi yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan.

Untuk mengatasinya, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang salah satunya adalah memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee ini berhasil mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard, baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat.

Baca juga : Pahami Seluk Beluknya Sebelum Berinvestasi Deposito

Agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan dan menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. Kemudian, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat.

Tepat pada 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Undang-undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS menjadi lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya dibentuk.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
Oct. 15, 2019, 2:45 p.m.

Comments

Please log in to leave a comment.