OJK Buka Peluang Bisnis Equity Crowdfunding Lebih Luas

OJK Buka Peluang Bisnis Equity Crowdfunding Lebih Luas

Dalam pengembangan bisnis, masalah yang kerap menjadi sandungan adalah sumber pendanaan atau modal. Umumnya, sumber modal ini bisa didapat dari pinjaman, baik melalui bank atau pinjaman pihak lain. Namun bagi startup seperti UMKM, pinjaman tersebut masih dirasa berat karena adanya kewajiban pengembalian modal.

Saat ini, ada metode baru untuk pengembangan bisnis, yaitu equity crowdfunding (ECF). Istilah yang dikenal dengan urun dana ini adalah proses mengumpulkan sejumlah dana untuk sebuah proyek atau usaha oleh sejumlah besar orang yang biasanya dilakukan melalui platform online.

Baca juga : Mengenal Fintech Equity Crowdfunding, Metode Urun Dana Kepemilikan Usaha

Sekilas mirip dengan pendanaan biasa, hanya saja pada equity crowdfunding (ECF) sistemnya seperti membeli saham, tidak seperti peer to peer (P2P) lending yang akadnya adalah peminjaman sejumlah dana. Dengan metode ECF ini, para perusahaan startup bisa sustain bisa menjadi solusi pengembangan bisnis yang terhambat karena sumber pendanaan atau modal.

Keran bisnis equity crowdfunding ini sudah dibuka sejak tahun lalu. Kepastiannya ditetapkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding).

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK Fakhri Hilmi mengatakan, saat ini baru satu perusahaan yang sudah memiliki izin operasi equity crowdfunding, yaitu PT Santara Daya Inspiratama. “Masih ada 10 perusahaan lain yang sedang diproses untuk perizinannya,” katanya kepada duitologi.com di Gedung Otoritas Jasa Keuangan (10/10/2019).

Penerbit Equity Crowdfunding

Untuk bisa menjadi penerbit atau perseroan yang menawarkan saham, ada syarat yang harus dipenuhi sesuai peraturan dari OJK. Syarat untuk menjadi penerbit adalah perusahaan harus berbadan hukum perseroan terbatas (PT) dan merupakan usaha kecil atau mikro (UMKM).

“Penerbit tidak boleh dikendalikan baik langsung atau tidak langsung dari kelompok konglomerasi, perusahaan terbuka atau anak perusahaan terbuka (PT Tbk), dan perusahaan dengan kekayaan lebih dari Rp10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan),” terang Fakhri.


Dalam penghimpunan dana, penerbit juga dibatasi maksimal Rp10 miliar dengan jangka waktu penawaran 12 bulan. Setiap penawaran diberi batasan waktu selama 60 hari. Apabila dalam waktu 60 hari penawaran hanya mampu menghimpun dana sekitar Rp2 miliar, maka penerbit bisa menerbtkan penawaran tahap kedua untuk bisa sampai pada kebutuhan modal sekitar Rp10 miliar. "Itu dalam jangka waktu 1 tahun dan itu dibolehkan," ucap Fakhri.

Layaknya perusahaan di pasar modal, penerbit juga harus menyampaikan laporan tahunan ke OJK dan mengumumkan kepada masyarakat melalui penyelenggara, dalam hal ini adalah badan hukum yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan urun dana.

Pemodal Equity Crowdfunding

Bagaimana dengan pemodal atau pihak yang membeli saham penerbit? Sama seperti penerbit, setiap orang dapat menjadi pemodal equity crowdfunding. Namun, ada ketentuan di mana pemodal harus memiliki kemampuan analisis risiko terhadap saham.

Ketentuan lainnya, yaitu pemodal dengan penghasilan sampai dengan Rp500 juta per tahun hanya bisa investasi di equity crowdfunding sebesar 5 persen dari penghasilannya. “Penghasilan di atas Rp500 juta per tahun, maksimum investasi 10 persen dari penghasilan,” ungkap Fakhri.

Baca juga : BenihBaik.com, Platform Crowdfunding untuk Membantu Sesama dan Usaha Sosial

Fakhri berharap, dengan adanya metode urun dana (equity crowdfunding), perusahaan kecil seperti startup UMKM bisa berkembang dan memperoleh akses pendanaan yang lebih luas. Selain membantu pengembangan usaha kecil dan mikro, semua pihak bisa ikut serta dalam investasi dan membantu perekonomian negara. 


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
Oct. 10, 2019, 4:37 p.m.

Comments

Please log in to leave a comment.