Perlu Sinergi Inovasi Keuangan Digital untuk Mempercepat Inklusi Keuangan

Perlu Sinergi Inovasi Keuangan Digital untuk Mempercepat Inklusi Keuangan

Sinergi para pemangku kepentingan, baik regulator maupun pelaku, menjadi penting untuk menumbuhkan ekosistem yang memberikan efek positif bagi perkembangan ekonomi dan keuangan digital serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal itu yang mendorong diselenggarakannya Indonesia Fintech Summit & Expo 2019 Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, inovasi teknologi di dalam sektor keuangan merupakan hal yang harus didukung oleh pemerintah untuk mendorong inklusi keuangan. Perkembangan teknologi di bidang keuangan yang demikian pesat harus didukung oleh semua pihak agar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.

Peningkatan akses terhadap layanan dan produk keuangan diharapkan akan mampu menggerakkan dan menumbuhkan perekonomian nasional. Untuk mendukung pertumbuhan fintech di Indonesia, pemerintah akan tetap menekankan pada pendekatan yang bersifat ringan atau light touch dalam lingkungan yang menguntungkan untuk semua atau safe harbour.

Baca juga : Peluang dan Tantangan Perbankan di Era Digital Banking 4.0

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan, Bank Indonesia berkomitmen penuh untuk mengembangkan sistem pembayaran dan memfasilitasi perkembangan inklusi keuangan. Salah satunya adalah integrasi sistem pembayaran dengan digital ekonomi secara end to end proses baik dari perbankan, fintech maupun e-commerce ke masyarakat dan bank sentral.

Bank Indonesia juga menjamin interlink antara teknologi finansal dan bank untuk menghindari risiko shadow banking. “BI juga menjamin keseimbangan antara inovasi dengan consumers protection, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat, antara lain melalui penguatan regulatory sandbox,” kata Perry.

Lebih lanjut, Gubernur Bank Indonesia ini juga menyampaikan, Bank Indonesia telah menerbitkan kebijakan untuk pengembangan sistem pembayaran Indonesia, antara lain QR Code Indonesia Standard (QRIS) dan penyempurnaan ketentuan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Ke depannya, BI akan memperkuat sinergi antar-pemangku kepentingan untuk mendorong pembangunan ekosistem yang mendorong inovasi ekonomi dan keuangan digital.


Terkait financial technology (fintech), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso menjelaskan, perlindungan konsumen fintech harus dilakukan melalui penerapan kode etik oleh asosiasi fintech, dan undang-undang perlindungan data nasabah.

Beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait fintech antara lain POJK No. 77 Tahun 2016, POJK No. 13 Tahun 2018 dan POJK No. 37 Tahun 2018. Saat ini juga sudah tercatat 48 perusahaan fintech yang masuk ke dalam 15 kluster inovasi keuangan digital. Per Agustus 2019 sudah terdaftar 127 perusahaan fintech peer to peer lending dan satu perusahaan equity crowdfunding yang sudah memiliki izin usaha penuh.

Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) sebagai organisasi yang menaungi seluruh perusahaan fintech di Indonesia telah memiliki anggota sebanyak 280 perusahaan, dan 250 perusahaan di antaranya merupakan perusahaan fintech yang beroperasi di sektor sistem pembayaran digital, pinjaman online, inovasi keuangan digital, insuretech, equity crowdfunding dan lainnya. Pesatnya pertumbuhan industri fintech dapat memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat Indonesia, khususnya untuk segmen retail dan unbanked.

Baca juga : Mencari Titik Keseimbangan antara Fintech dan Perbankan

"Fintech memanfaatkan channel-channel terbaru baik melalui website, perangkat mobile, dan lain-lain, memungkinkan pemain fintech menjangkau masyarakat yang ada di daerah, bahkan daerah terpencil, yang selama ini belum tersentuh bank konvensional,” ujar Ketua Umum AFTECH Niki Luhur.

Niki juga menekankan pentingnya kerja sama antar-industri untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari kegiatan ilegal seperti penipuan (fraud), kejahatan siber (cyber crime), dan lain-lain. Perlindungan data konsumen menjadi salah satu perhatian utama para pemain fintech dan pemerintah mengingat fintech banyak mengandalkan data konsumen dalam melakukan transaksi. Untuk itu, diperlukan peraturan yang tegas dan jelas mengenai pengelolaan, penggunaan, dan perlindungan data konsumen.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
Sept. 25, 2019, 4:08 p.m.

Comments

Please log in to leave a comment.