Ini 4 Hal Penting dari Perpres BPJS Kesehatan Terbaru

Ini 4 Hal Penting dari Perpres BPJS Kesehatan Terbaru

Pemerintah kembali menerbitkan aturan baru terkait program jaminan sosial BPJS Kesehatan. Beleid Nomor 82 Tahun 2018 yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini dianggap menyempurnakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2013 dan Perpres Perpres nomor 19 tahun 2016.

Bagi peserta BPJS Kesehatan, setidaknya ada empat hal penting yang harus diketahui dalam Prepres terbaru ini. Apa saja hal penting tersebut? Berikut penjelasan yang dirangkum duitologi.com.

1. Pendaftaran Bayi Baru Lahir

Hal penting yang tercantum dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018 terkait layanan BPJS Kesehatan bagi bayi yang baru lahir. Perpres ini menerangkan, bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Aturan ini mulai berlaku tiga bulan sejak Perpres tersebut diundangkan.

Jika bayi sudah didaftarkan dan iuran BPJS Kesehatan sudah dibayarkan, maka bayi tersebut berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Khusus untuk bayi yang dilahirkan dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), maka secara otomatis status kepesertaannya mengikuti orang tuanya sebagai peserta PBI.

Baca juga : Sudah Punya BPJS Kesehatan, Masih Perlukah Asuransi Kesehatan?

Untuk bayi yang dilahirkan bukan dari peserta BPJS Kesehatan, maka diberlakukan ketentuan pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pada umumnya, yaitu proses verifikasi pendaftarannya memerlukan 14 hari kalender. Setelah melewati rentang waktu itu, iurannya baru bisa dibayarkan.


2. Tunggakan Iuran

Perpres tersebut juga memberi ketegasan mengenai denda bagi peserta BPJS Kesehatan yang menunggak iuran. Status kepesertaan BPJS akan dinonaktifkan, jika peserta tidak melakukan pembayaran iuran bulan berjalan sampai dengan akhir bulan, apalagi bila menunggak lebih dari satu bulan. Status kepesertaan BPJS tersebut akan diaktifkan kembali jika peserta sudah membayar iuran bulan tertunggak paling banyak untuk 24 bulan. Berbeda dengan aturan sebelumnya yang hanya dihitung maksimal 12 bulan. Aturan baru ini diketatkan lagi menjadi 24 bulan.

3. Denda Layanan

Sementara itu, denda layanan lain juga diberikan jika peserta terlambat melakukan pembayaran iuran. Jika peserta tersebut menjalani rawat inap di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dalam waktu sampai dengan 45 hari sejak status kepesertaannya aktif kembali, maka peserta akan dikenakan denda layanan sebesar 2,5 persen dari biaya diagnosa awal INA-CBG’s. Adapun besaran denda pelayanan paling tinggi adalah Rp30.000.000. Ketentuan denda layanan dikecualikan untuk peserta PBI, peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, dan peserta yang tidak mampu.

4. Aturan Suami Istri Bekerja

Jika ada pasangan suami istri yang masing-masing merupakan pekerja, maka keduanya wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan segmen PPU oleh masing-masing pemberi kerja, baik pemerintah ataupun swasta. Keduanya juga harus membayar iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca juga : Masih Bingung, Apa Beda BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat?

Suami dan istri tersebut berhak memilih kelas perawatan tertinggi. Jika pasangan suami istri tersebut sudah mempunyai anak, maka untuk hak kelas rawat anaknya, dapat ditetapkan sejak awal pendaftaran dengan memilih kelas rawat yang paling tinggi.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
Sept. 11, 2019, 11:59 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.