Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik, Berapa Besarannya?

Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik, Berapa Besarannya?

Pemerintah berencana akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Usulan kenaikan itu disampaikan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk menutup defisit anggaran yang dialami BPJS Kesehatan. Belum diketahui secara pasti berapa kenaikan iuran tersebut. Namun, Kementerian Kesehatan memastikan draf revisi Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan telah rampung disiapkan. 

DJSN dalam usulannya meminta premi kenaikan iuran BPJS Kesehatan naik di semua kelas. Peserta yang akan dinaikkan iurannya terbatas pada anggota mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU). Menganai besarannya, DJSN mengusulkan kenaikan iuran mulai dari Rp16.500 sampai Rp40.000.

Wakil Ketua Komisi Kebijakan DJSN Ahmad Anshori mengatakan, besaran kenaikan iuran di setiap kelas akan berbeda-beda. Untuk peserta BPJS Kesehatan kelas I diusulkan kenaikan iuran paling besar, yaitu Rp40.000 menjadi Rp120.000 per bulan. Sementara, untuk iuran kelas II disusulkan naik dari Rp51.000 menjadi Rp80.000 dan iuran kelas III diusulkan untuk naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000.

Baca juga : Ini Alasan Perusahaan Wajib Mendaftarkan Karyawannya ke BPJS Kesehatan

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan status pekerja bukan penerima upah (PBPU) menempati urutan keempat setelah PBI APBN, PBI APBD, dan PPU BU. Jumlah peserta mandiri atau PBPU untuk semua kelas hingga 1 Agustus 2019 mencapai 32.588.888 orang.

Apakah kenaikan iuran juga akan berlaku untuk peserta kelas Penerima Bantuan Iuran (PBI)? Belum diketahui secara pasti besaran kenaikan dari peserta kelas PBI. Sebagai catatan, kelas PBI merupakan golongan peserta yang pembayaran iurannya ditanggung oleh pemerintah. 


Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo seperti dikutip dari laman katadata.co.id menyatakan, kajian tersebut bakal melihat dampak terhadap pembayaran iuran di semua kelas. Selain itu, Kementerian Keuangan juga bakal melihat faktor lain seperti Penerima Bantuan Iuran (PBI) di daerah, serta temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kepastian mengenai besaran iuran BPJS Kesehatan yang baru akan ditentukan dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dikeluarkan pada akhir Agustus ini. Bila hasil audit sudah keluar, barulah pemerintah bisa menghitung berapa sisa defisit yang bisa ditutup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dari kenaikan iuran. 

Besaran kenaikan yang diusulkan dilandasi atas pertimbangan nilai keekonomian pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mengacu pada data realisasi belanja JKN. Pertimbangan lainnya bertujuan untuk meningkatkan tarif pelayanan dan mendorong keberlangsungan program JKN.

Baca juga : Sekarang Bayar BPJS Kesehatan Bisa Autodebit Rekening Tabungan

Pertimbangan nilai keekonomian pelayanan JKN diharapkan akan menurunkan defisit anggaran, sedangkan pertimbangan tarif pelayanan itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Tetapi, kenaikan iuran belum menjadi solusi permanen terhadap program JKN.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Oktri Mohammad Firdaus menilai upaya pemerintah untuk menaikan tarif iuran BPJS Kesehatan belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Ada hal lain yang prioritas untuk dibenahi terlebih dahulu seperti pelayanan prima bagi peserta BPJS Kesehatan belum merata ke semua fasilitator layanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Kondisi itu bisa dilihat dari masih banyak antrean panjang peserta BPJS Kesehatan hanya sekadar mengambil nomor pelayanan kesehatan dirumah sakit. Apalagi, lanjut Oktri, masih sering terjadi antrean para peserta untuk sekadar mendapatkan nomor antrean.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
Aug. 15, 2019, 5:54 p.m.

Comments

Please log in to leave a comment.