Ini Alasan Perusahaan Wajib Mendaftarkan Karyawannya ke BPJS Kesehatan

Ini Alasan Perusahaan Wajib Mendaftarkan Karyawannya ke BPJS Kesehatan

Sejak resmi dioperasikan pemerintah pada 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan menjadi program jaminan sosial wajib untuk melindungi aspek kesehatan karyawan perusahaan. Program ini sifatnya wajib bagi perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya tersebut dilandasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Dengan demikian telah jelas bahwa perusahaan wajib mendaftarkan BPJS Kesehatan karyawan.

Adapun pasal yang mengatur tentang kewajiban perusahaan mengikutsertakan karyawannya dalam BPJS Kesehatan terdapat di Pasal 6 ayat 3 yang mewajibkan setiap perusahaan melakukan pendaftaran kepesertaan jaminan kesehatan bagi seluruh karyawannya.

Kemudian di Pasal 11 ayat 1 kembali dipertegas bahwa pemberi kerja sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 3 wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.

Baca juga : Menghitung Untung Rugi BPJS Kesehatan Perusahaan

Selain Perpres, program BPJS Kesehatan juga diperkuat Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial. Dalam UU tersebut dijelaskan, BPJS Kesehatan merupakan salah satu bentuk jaminan sosial yang diatur pemerintah. Undang-undang ini pun mengatur tentang sanksi perusahaan yang tidak mendaftarkan BPJS kesehatan karyawan. 

Sanksi terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan BPJS kesehatan karyawan tertuang dalam Pasal 17 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa pemberi kerja yang tidak melaksanakan anjuran pemerintah tentang BPJS kesehatan akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda hingga tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Dalam UU yang sama tepatnya di Pasal 55 UU mengatur sanksi bagi pemberi kerja yang melanggar ketentuan tentang pembayaran dan penyetoran iuran jaminan sosial, yaitu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama delapan tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000.


Penentuan Kelas BPJS Kesehatan Karyawan

Seperti yang sudah saya uraikan di atas bahwa untuk peserta bpjs kesehatan perusahaan, setiap karyawan yang didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan, maka mereka hanya berhak atas hak perawatan kelas I atau kelas II. Ketentuan hak kelas yang akan karyawan dapatkan tidak bisa dipilih sendiri, namun disesuaikan dengan gaji atau upah bulanan yang mereka terima.

Melihat hal itu, maka ketentuan hak kelas BPJS kesehatan untuk karyawan bisa diuraikan sebagai berikut:

1. Hak perawatan kelas II

Karyawan peserta BPJS Kesehatan yang mendapatkan gaji bulanan sampai dengan 4.000.000 maka akan mendapatkan pelayanan kesehatan ruang kelas II.

Baca juga : Mengenal Jenis dan Manfaat Asuransi Kesehatan

2. Hak perawatan kelas I

Karyawan peserta BPJS Kesehatan yang memiliki gaji bulanan antara Rp4.000.000 sampai dengan Rp8.000.000 berhak mendapat pelayanan kesehatan ruang kelas I.

Dampak Terlambat Membayar Iuran

Jadi, jangan heran bila setiap bulan ada potongan dari gaji yang diterima. Pasalnya, gaji yang diterima sudah dipotong dengan iuran sesuai aturan BPJS Kesehatan. Namun, sebaiknya hindari terlambat atau menunggak pembayaran iuran BPJS Kesehatan karyawan. Pasalnya, sejak Februari 2018, BPJS memberlakukan sistem pembayaran tertutup khusus untuk BPJS Kesehatan karyawan. Artinya, pembayaran hanya bisa dilakukan jika perusahaan membayar iuran sesuai jumlahnya, tidak kurang atau lebih.

Jika terlambat bayar atau menunggak iuran, maka kepesertaan BPJS Kesehatan karyawan akan langsung dinon-aktifkan dan tak bisa digunakan untuk mendapatkan layanan kesehatan saat itu. Layanan dan kartu BPJS Kesehatan karyawan bisa aktif kembali setelah perusahaan melunasi iuran.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
Aug. 14, 2019, 4:37 p.m.

Comments

Please log in to leave a comment.