Bagaimana Prosedur Kepemilikan Rumah dengan KPR Syariah?

Membeli rumah atau apartemen impian secara tunai mungkin bisa dikatakan sulit, mengingat harganya yang sudah sangat tinggi. Salah satu cara yang banyak ditempuh adalah menggunakan kredit kepemilikan rumah (KPR) atau kredit kepemilikan apartemen (KPA) yang ditawarkan bank syariah melalui KPR Syariah.

Dalam situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), KPR syariah adalah transaksi barang (dalam hal ini rumah) dengan prinsip jual-beli yang sesuai kaidah Islam, yakni murabahah. Dalam transaksi tersebut, bank syariah membeli rumah yang diinginkan konsumen dan menjualnya kepada konsumen tersebut dengan cara dicicil.

Bagaimana prosedur pembiayaan kepemilikan rumah dan apartemen dengan KPR syariah? Namun, sebelum membahas mengenai prosedur tersebut, Anda terlebih dahulu perlu memahami keunggulan dari KPR syariah.

Keunggulan KPR Syariah

Satu hal yang membedakan dengan KPR konvesional, KPR dari bank syariah tidak mengenakan bunga. Namun, bank syariah mengambil margin keuntungan dari harga jual rumah. Selain sistem margin keuntungan, ada beberapa keunggulan dari KPR syariah yang menjadi nilai lebihnya. Berikut keunggulan atau fitur yang ditawarkan KPR syariah:

1. Apabila Anda memilih akad jual beli (murabahah), maka cicilan yang harus dibayarkan setiap bulan bersifat tetap dan tidak tergantung pada suku bunga Bank Indonesia (BI rate). Sistem ini berbeda dengan KPR atau KPA di bank konvensional yang suku bunga akan mengikuti naik turun BI rate.

2. Proses permohonan yang mudah serta cepat.

3. Fleksibel untuk membeli rumah baru maupun bekas.

4. Plafon pembiayaan yang besar.

5. Jangka waktu pembiayaan yang panjang.

6. Fasilitas autodebit dari tabungan induk.

Apa Persyaratannya?

Setelah mengetahui keunggulan KPR syariah, tahap selanjutnya adalah Anda harus mengetahui apa saja yang harus dipesiapkan dalam pengajuan pembiayaan KPR dari bank syariah.

1. Warga Negara Indonesia (WNI).

2. Usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan.

3. Tidak melebihi maksimum pembiayaan.

4. Besar cicilan tidak melebihi 40 persen penghasilan bulanan bersih.

Baca juga : Ini Daftar Terbaru Rumah Bebas PPN

5. Khusus untuk kepemilikan unit pertama, KPR syariah diperbolehkan atas unit yang belum selesai dibangun. Namun, kondisi tersebut tidak diperkenankan untuk kepemilikan unit selanjutnya.

6. Pencairan pembiayaan bisa diberikan sesuai perkembangan pembangunan atau kesepakatan para pihak.

7. Untuk pembiayaan unit yang belum selesai dibangun atau inden, harus melalui perjanjian kerja sama antara pengembang dengan bank syariah.

Tahap Pengajuan KPR Syariah