Sesuai Aturan Baru, Ini Sanksi Menunggak Iuran BPJS Kesehatan

Sesuai Aturan Baru, Ini Sanksi Menunggak Iuran BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan semakin ketat memberikan sanksi berupa denda bagi peserta yang menunggak pembayaran iuran. Pemberian sanksi ini merupakan bagian dari upaya BPJS Kesehatan kondisi defisit keuangan yang terus membesar setiap tahunnya.

Berdasarkan catatan tirto.id, angka defisit tersebut membengkak sejak tahun pertama. Pada tahun 2014 tersebut angka defisinya mencapai Rp3,3 triliun. Pada 2015, angkatnya naik  menjadi Rp5,7 triliun. Di tahun selanjutnya, defisit itu kembali bertambah menjadi Rp9,7 triliun dan semakin membengkak menjadi Rp16,5 triliun pada 2018.

Memang saat ini pemerintah tengah menggodok strategi untuk mangatasi defisit keuangan tersebut. Skema urun biaya, pemberian sanksi dan denda bagi peserta penunggak iuran BPJS Kesehatan terus dibenahi.

Baca juga : Aplikasi Pcare untuk Layanan BPJS Kesehatan yang Lebih Mudah

Bagi peserta yang menunggak alias telat bayar iuran peserta, maka sanksi yang diberikan adalah status kepesertaan BPJS Kesehatan akan dihentikan. Penghentian kepesertaan itu hanya bersifat sementara sampai peserta melunasi tunggakan yang belum dibayar.

Kasus terbanyak dari penghentian sementara status BPJS Kesehatan karena peserta telat membayar iuran bulanan. Selama status BPJS Kesehatan dihentikan sementara, maka peserta secara otomatis tidak bisa menggunakan kartu BPJS Kesehatan untuk berobat.

Sanksi tersebut sebenarnya sudah sejak lama diterapkan BPJS Kesehatan. Namun, sejak September 2018, Pemerintah telah menetapkan peraturan baru bagi peserta yang menunggak bayar iuran yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2018 Pasal 42 nomor 3.