Apa Dampak Pepindahan Ibu Kota terhadap Iklim Investasi?

Sejak awal Mei 2019, rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta terus dimatangkan. Presiden Joko Widodo serta beberapa menterinya, pekan lalu pun telah melakukan peninjauan di beberapa daerah yang digadang-gadang akan menjadi lokasi ibu kota baru di kawasan Kalimantan.

Rencana pemindahan ibu kota negara dinilai Ketua DPR RI Bambang Soesatyo merupakan gagasan yang tepat. Pasalnya, pemindahan ibu kota bisa meningkatkan gairah investasi baik itu penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Menurutnya, investasi asing di Indonesia tahun 2018 bergerak dinamis karena adanya tekanan rupiah terhadap dolar dan gejolak pasar dunia. Akan tetapi, jika dilihat secara historis, iklim investasi di Indonesia memiliki lima kendala utama yang kerap dikeluhkan investor, yaitu tumpang tindihnya regulasi, ketidakpastian hukum, masalah pajak, ketenagakerjaan, dan infrastruktur.

Pemerintah telah bekerja keras membuat berbagai kebijakan dan terus berupaya meminimalkan berbagai kendala yang dihadapi tadi. Seperti perubahan paradigma pembangunan dari Jawa centris menjadi Indonesia centris dengan berbagai pembangunan yang sangat masif.

“Gagasan untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Jawa, menurut saya adalah gagasan yang cerdas, karena dengan memindahkan ibu kota itu akan menggairahkan sentra ekonomi baru yang dahulu berpusat di Jawa menjadi pindah ke tempat lain,” kata Bambang dalam acara IndoSterling Forum di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Kamis (16/5/2019).

Dengan investasi membangun infrastruktur kurang lebih Rp466 triliun, rencana pemindahan ibu kota akan membuka peluang untuk swasta melakukan investasi dalam membangun infrastruktur. Dengan begitu gairah pertumbuhan ekonomi akan menjadi kencang lagi. Saat ini, rencana pemindahan ibu kota masih dalam tahap kajian.

Dengan membuka kota baru ini akan menggairakan sentra ekonomi baru selain Jakarta. Namun demikian, yang terpaling penting adalah bagaimana pemindahan ibu kota itu bisa diikuti dengan penyebaran BUMN-BUMN yang ada tersentral di Jakarta. “Kalau hanya memindahkan ibu kota ini kurang “nendang” rasanya. Jadi harus dibarengi dengan upaya-upaya desentralisasi dari BUMN-BUMN yang selama ini “ngumpul” di Jakarta,” ucap Bambang.

Banyak BUMN-BUMN membangun gedung-gedung megah, sementara core bisnisnya ada di daerah-daerah. Jadi, pemerintah mana kala memindahkan ibu kota harus langsung dibarengi dengan gagasan dan meminta BUMN-BUMN pindah ke daerah-daerah.

Dengan begitu, penyebaran ratusan BUMN-BUMN ke seluruh Indonesia itu dapat menghasilkan suatu percepatan ekonomi sesuai dengan core bisnis perusahaan BUMN tersebut. Saat ini, paling tidak ada 78 dari 122 kantor pusat BUMN ada di Jakarta dengan kantor yang sangat megah dan pegawai yang cukup banyak. Kalau saja ke-78 BUMN ini disebar di daerah-daerah, maka pertumbuhan ekonomi akan merata.

“Katakanlah misalnya, Pertamina yang kantornya megah di Jakarta, core bisnisnya ada di Riau, kalau perlu pindah ke Riau beserta karyawan-karyawannya. Lalu, Pupuk Kaltim yang punya kantor besar di Jakarta, maka pindah kembali ke Kaltim beserta dengan seluruh karywan-karyawannya. Kemudian, RNI yang mengelola pabrik gula berkantor di Jakarta, perkebunannya ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, maka pindah ke sana,” terang politisi Partai Golkar ini.

Kalau hal itu dilakukan, maka pusat-pusat ekonomi baru akan tumbuh tidak hanya di Jakarta. Selain itu, dampaknya peluang usaha di Jakarta menjadi lebih nyaman. Penyebaran sumber daya manusianya pun tersebar, tidak hanya berkumpul di Jakarta. “Jadi, orang-orang pintar kumpul di Jakarta sehingga daerah kekurangan orang pintar. Kalau ini menyebar, maka masalah-masalah di Indonesia juga akan teratasi,” terang Bambang.

Bambang kembali menekankan, pemindahan ibu kota mau tidak mau harus disertai penyebaran BUMN-BUMN sesuai dengan core bisnis masing-masing. Itu merupakan upaya-upaya memanfaatkan momentum perpindahan ibu kota ini untuk mendesain desentralisasi dari perusahaan-perusahaan BUMN. Hal itu sesuai dengan target Presiden Joko Widodo apabila terpilih kembali adalah pengembangan sumber daya manusia yang sejalan dengan gagasan bahwa manusia unggul tidak hanya berada di Jakarta.