Ini Cara Mendapat Layanan BPJS Kesehatan untuk Penderita Skizofrenia

Mungkin masih banyak yang belum tahu manfaat sesungguhnya dari BPJS Kesehatan. Selain menanggung penyakit fisik, masalah kejiwaan ternyata juga bisa tanggung BPJS Kesehatan. Hal itu tercantum dalam beleid Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan JKN yang menerangkan indikasi medis dan diagnosis terkait penyakit kesehatan jiwa seperi depresi, gangguan kepribadian, kontrol impuls, gangguan bipolar, skizofrenia, dan penyakit mental lainnya.

Sebagai contoh adalah penyakit skizofrenia yang sering anggap sebagai aib. Stigma negatif yang melekat pada penderitanya membuat orang-orang di sekitarnya mengucilkannya dan menutup diri. Ditambah lagi dengan adanya keterbatasan biaya untuk pengobatan, di mana penyakit skizofrenia harus mengonsumsi obat yang dibutuhkan sepanjang hidupnya.

Selain biaya obat-obatan, keluarga juga harus mengelurakan biaya konsultasi rutin, baik dengan psikolog maupun psikiater. Maka tidak mengherankan bila orang-orang terdekat seperti keluarga mendorong penderita skizofrenia dan keluarganya untuk menggunakan mekanisme non-medis untuk pengobatan. Akibatnya, persoalan yang dihadapi itu tidak kunjung membaik malah bisa jadi memburuk. Contohnya adalah praktik pasung yang dilakukan kepada penderita skizofrenia oleh keluarganya.

Sayang, tidak banyak yang menyadari bahwa gangguan kesehatan jiwa telah diakomodasi dalam layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Jadi, selama diagnosisnya ada di Permenkes 59 Tahun 2014 tersebut, BPJS Kesehatan akan menjamin seluruh biaya perobatan kesehatan jiwa seperti skizofrenia.

Tahapan Layanan Pengobatan

Skema prosedur layanan BPJS Kesehatan untuk kesehatan jiwa sebenarnya tidak berbeda dengan penyakit fisik pada umumnya. Berikut tahapan untuk mendapatkan layanan pengobatan penyakit skizofrenia dari BPJS Kesehatan:

1. Peserta harus membawa kartu BPJS Kesehatan dan mendatangi fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama seperti puskesmas, poliklinik, dokter praktik, atau klinik 24 jam yang bekerja sama dengan BPJS.

2. Peserta akan melakukan konsultasi dengan dokter atau psikiater puskesmas. Apabila dalam pemeriksaan awal tersebut, peserta membutuhkan penanganan lebih lanjut, maka pasien akan dirujuk ke faskes tingkat lanjutan seperti rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, atau rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS.

3. Pada faskes tingkat lanjutan, peserta harus menunjukkan kartu BPJS Kesehatan dan melampirkan surat rujukan dari faskes tingkat pertama kepada petugas BPJS Kesehatan Center. Kemudian, petugas akan memberikan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) sebagai dokumen prasyarat menggunakan fasilitas BPJS.

4. Setelah mendapat Surat Eligibilitas Peserta (SEP), peserta akan mendapat pelayanan kesehatan jiwa dari dokter jiwa (psikiater).