DANA Dorong Sinergi Fintech dengan Perbankan

Saat ini, Pemerintah dan Bank Indonesia gencar mengkampanyekan Gerakan Nasional Transaksi Non-Tunai (GNTT). Kampanye ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku bisnis, serta lembaga pemerintah untuk menggunakan pembayaran non-tunai sehingga terbentuk less-cash society dalam transaksi ekonomi.

Transaksi non-tunai juga diyakini lebih aman dan nyaman. Prosesnya pun lebih cepat sehingga perputaran ekonomi bisa melaju lebih kencang. Selain itu, transaksi non-tunai juga dapat mengurangi peredaran dan penggunaan uang kartal, sehingga dapat menghemat biaya produksi, distribusi uang, dan lebih efisien. Salah satunya adalah aplikasi dompet digital DANA.

CEO DANA Vincent Iswara menilai, penggunaan aplikasi fintech oleh pengguna smartphone dapat menjadi jawaban atas upaya pemerintah membangun less-cash society. Alasannya, penetrasi smartphone di Indonesia sudah melebihi penetrasi akun bank di Indonesia. Namun, di sisi lain layanan perbankan belum merata karena sebagian besar masih terfokus di Pulau Jawa.

“Kolaborasi antara perbankan dengan fintech dapat menjadi solusi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia,” kata Vincent dalam Seminar Kolaborasi Industri Perbankan dan Fintech dalam Sistem Pembayaran di Ayana MidPlaza Hotel, Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Vincent merujuk data yang dilansir dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan II-2018 yang menunjukkan, sebaran kantor bank umum konvensional sebagian besar berada di Pulau Jawa, yakni sebanyak 63,27 persen, diikuti Sumatera sebanyak 16,61 persen, Sulampua (Sulawesi, Maluku, dan Papua) sebanyak 8,38 persen, Kalimantan sebanyak 6,48 persen, serta Bali-NTB-NTT sebanyak 5,26 persen.

Perkembangan fintech yang masif berjalan selaras dengan besarnya jumlah pengguna smartphone di Indonesia yang mencapai 100 juta lebih. Alhasil, penetrasi fintech mulai mendisrupsi industri keuangan, termasuk perbankan. Sementara itu, dalam catatan BI dan hasil survei PricewaterhouseCoopers (PwC), disrupsi oleh fintech paling tinggi terjadi di sektor pembayaran (payment) yang mencapai 84 persen. Kemudian disusul transfer dana (68 persen), personal finance (60 persen), pinjaman personal (56 persen), tabungan (49 persen), asuransi (38 persen), dan wealth management (38 persen).

Menurut Vincent, kolaborasi antara perbankan dan fintech seperti DANA yang menyediakan infrastruktur pembayaran dan transaksi keuangan digital memungkinkan masyarakat Indonesia untuk bertransaksi non-tunai dengan mudah, nyaman, dan terjamin keamanannya.

“DANA juga menyediakan fitur yang memungkinkan pengguna menghubungkan kartu debit dan kartu kreditnya ke dalam aplikasi DANA sehingga mereka dapat bertransaksi secara non-tunai dan non-kartu secara aman dan lebih efisien, tanpa terkendala batas saldo DANA dalam aplikasi mereka. Ini adalah salah satu bukti nyata kolaborasi yang menguntungkan bagi perbankan dan fintech, serta masyarakat sebagai pengguna,” papar Vincent.

Dalam seminar ini dijelaskan bahwa disrupsi dari fintech, khususnya di sektor sistem pembayaran, sebenarnya membuka peluang bagi bank dan fintech untuk berkolaborasi. Kolaborasi akan membuat ekosistem yang dibangun lebih luas dan berhasil mendorong inklusi keuangan.

Sementara dari sisi regulasi, peran BI sebagai regulator dibutuhkan untuk menyusun peta jalan agar sinergi dan kolaborasi bank dan fintech, khususnya dalam sistem pembayaran ini, bisa menguntungkan semua pihak. Sinergi dan kolaborasi menjadi kebutuhan di era Revolusi Industri 4.0 sekarang ini.

Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Susiati Dewi menilai, kemunculan fintech sangat bagus karena dalam industry ada celah-celah yang mungkin selama ini agak sulit diberikan dalam pelayanan dari pelaku perbankan. Namun, pihaknya melihat inovasi tersebut juga harus seimbang di mana kolaborasi antara fintech dan perbankan juga harus sama-sama memiliki revenue yang sama.

Susiati menambahkan, sebagai regulator, Bank Indonesia juga harus memastikan bahwa konsumen juga harus dilindungi dengan memitigasi risiko. Untuk itu, pihaknya akan diperlakukan sama dengan perbankan. “Regulasinya, begitu fintech, kita mengatur fintech itu terdaftar, tetapi begitu kita identifikasi itu adalah layanan payment system yang sebagaimana telah diatur dalam kriteria penyelenggara sistem keuangan maka mereka harus berizin. Perlakuannya akan sama baik bank dan non-bank,” ucapnya.

Bagaimana pun perubahan yang cukup signifikan dengan produk dan kelembagaan termasuk produk fintech harus dilakukan proses untuk diberi lisensi baru. Sama halnya dengan uang elektronik yang bersinergi dengan perbankan untuk menjadi yang lebih baik. “Harus proper dan mutual antara bank dengan fintech-nya. Jadi bukannya dibuka tetapi kita tidak mengatur kondisi mutualisme itu,” tambah Susiati.