BPJS dan K3 Melindungi Pekerja dari Kecelakaan Kerja.

BPJS dan K3 Melindungi Pekerja dari Kecelakaan Kerja

Pekerja memiliki potensi yang besar terpapar bahaya saat bekerja, seperti penyakit akibat kerja dan kecelakaan saat bekerja. Data Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) menyebutkan, dalam tiga tahun terakhir, risiko kecelakaan kerja cenderung meningkat. Pada tahun 2015, jumlah kecelakaan kerja mencapai 110.285 kasus. Sebanyak 105.182 kasus kecelakaan kerja terjadi di tahun 2016, dan jumlah kecelakaan kerja tersebut kembali meningkat pada 2017 menjadi 123.000 kasus.

Jumlah kecelakaan kerja yang cukup tinggi setiap tahunnya ini berimbas pada nilai klaim yang diberikan oleh pihak BPJS, baik BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan data yang sama, total klaim kecelakaan kerja pada tahun 2016 mencapai Rp792 miliar. Di tahun berikutnya, jumlah klaim itu meningkat menjadi Rp971 miliar.

Baca juga: Bagaimana Cairkan BPJS Ketenagakerjaan? Pakai e-Klaim Saja

Melihat itu, Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga Kementerian Kesehatan RI, Kartini Rustandi mengatakan, pihaknya bersama BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan kementerian terkait terus membahas guna mengidentifikasi penyakit akibat kerja dan kecelakaan saat bekerja. “Penyakit ini tidak mudah ditetapkan begitu saja karena harus ada langkah dan upaya-upaya mengidentifikasinya,” katanya kepada duitologi.com di acara Pengaplikasian Budaya K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Kartini mengakui tidak mudah untuk mengidentifikasi penyakit- akibat kerja dan kecelakaan saat bekerja. Salah satu kesulitannya adalah setiap perusahaan memiliki sumber potensi yang menjadi bahaya, baik accident atau incident yang berbeda sehingga perlu melalui kajian mendalam. “Sekarang sudah ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2018 Tahun 2018 yang mengkoordinasikan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, dan Asabri tentang tanggungan biaya penyakit akibat kerja. Pembiayaan akibat kecelakaan kerja akan di-reimburse oleh BPJS,” terang Kartini.


Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Upaya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi sangat penting karena akan memengaruhi produktivitas perusahaan. Perlindungan bagi pekerja perlu dilakukan sebagai upaya meningkatkan efektivitas keselamatan dan kesehatan pekerja sebagai aset perusahaan, tulang punggung keluarga, dan pencetak generasi penerus bangsa.

Namun, dalam aplikasinya, masih banyak perusahaan yang belum menerapkan budaya K3. Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan ada sanksi yang bisa diberikan bagi perusahaan yang tidak menerapkan budaya K3. “Ada sanksi yang bisa diberikan sesuai tingkatannya. Kalau ada perusahaan yang tidak menerapkan berdampak pada konsekuensi mulai dari sanksi administrasi hingga hukum,” ucap Muhammad Idham, Kasubdit Pengkajian dan Standarisasi Direktorat Bina K3 Kementerian Ketenagakerjaan.

Idham melanjutkan, posisi budaya K3 menjadi sangat penting sebagai salah satu rangkaian yang terkait dengan instansi lain seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. “Posisi K3 sangat penting karena bila angka kecelakaan kerja meningkat, maka akan meningkat pula klaim penggunaan BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Baca juga: Sudah Punya BPJS Kesehatan, Masih Perlukah Asuransi Kesehatan?

Survei terbaru dari BPJS Ketenagakerjaan periode 22 November sampai 10 Desember 2018 yang dilakukan pada 3.533 perusahaan di 11 kantor wilayah Indonesia tentang bantuan kegiatan promotif menunjukkan, 53 persen (1.873 perusahaan) meminta pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja, dan 22,8 persen (807 perusahaan) menginginkan peningkatan budaya keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian, 16,2 persen (572 perusahaan) membutuhkan kampanye keselamatan berlalu lintas dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja dalam perjalanan, 4 persen (143 perusahaan) berharap adanya peningkatan gizi pekerja, dan 3,9 persen (138 perusahaan) ingin ada promosi dan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat.

Hasil survei yang sama tentang bantuan preventif menyebutkan 42,7 persen (1.510 perusahaan) menginginkan penyediaan sarana komunikasi, informasi, dan edukasi dalam pencegahan kecelakaan kerja, 29,7 persen (1.051 perusahaan) meminta pemeriksaan kesehatan (medical check up). Selanjutnya, 23,9 persen (844 perusahaan) mengharapkan penyediaan alat perlindungan diri, sarana keselamatan dan keselamatan kerja, 8,5 persen (302 perusahaan) meminta pelatihan implementasi safety riding, dan 3,9 persen (139 perusahaan) membutuhkan pemeriksaan lingkungan kerja.

ads
Blogger Pemula

Blog Tutorial, SEO, Widget dan Pengetahuan

www.blogodot.com

Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
Dec. 21, 2018