Pengertian dan Syarat Perencanaan Pajak

Pengertian dan Syarat Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak untuk orang pribadi atau tax planning adalah upaya legal yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi untuk penghematan dengan cara menekan jumlah kewajiban pajak tanpa bertentangan dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Hal ini biasa dilakukan karena pajak dianggap sebagai biaya sehingga untuk meminimalisir biaya tersebut perlu dilakukan sebagai upaya atau strategi tertentu.

Namun sayangnya masih banyak yang belum menerapkan karena ada anggapan bahwa tax planning mengarah untuk menghindari pembayaran pajak yang legal. Oleh karena itu, ada baiknya mempelajari pengertian dan syarat peencanaan pajak yang “sahih”.

Dibuatnya perencanaan pajak bertujuan mengatur pembayaran kewajiban pajak dengan tidak melanggar aturan yang berlaku, sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya dan akhirnya akan memperoleh keuntungan serta likuiditas yang diharapkan bagi orang pribadi. 

Dalam membuat perencanaan pajak orang pribadi, setiap orang juga harus mengerti dan memahami secara benar peraturan perpajakan atau peraturan yang terkait. Pasalnya, membuat laporan pajak pribadi yang sesuai dengan aturan pajak yang berlaku akan menghindari pengeluaran uang pribadi yang tidak perlu.


Berikut ini strategi penerapan tax planning untuk orang pribadi:

1. Jika tidak ada perjanjian pisah harta atau penghasilan, istri tidak perlu memiliki NPWP sendiri karena dapat mengikuti register NPWP suami.

2. Hindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, misalnya telat untuk melaporkan SPT dan/atau telat membayar pajak yang dapat dikenakan sanksi administrasi. Apabila belum selesai menyiapkan SPT Tahunan, dapat mengajukan permohonan penundaan pelaporan sebelum jatuh tempo, sehingga tidak dikenakan sanksi administrasi.

3. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dengan syarat memberitahukan Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Keuntungan menggunakan norma penghitungan adalah adanya kemudahan praktek penghitungan pajak. Wajib pajak juga tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk menyelenggarakan pembukuan. Keuntungan yang lainnya adanya kemudahan menghitung pajak penghasilan.

4. Sama halnya dengan menyusun perencanaan keuangan tahunan, perlu juga membuat perencanaan perpajakan. Semua pengeluaran dan kebutuhan selama setahun perlu dicatat agar dapat mengetahui total pengeluaran berbanding dengan penghasilan.

5. Jika hendak berbisnis, maka  sebagai wajib pajak orang pribadi dapat mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk perusahaan yang tepat. Misalnya, jika peredaran bruto satu tahun tidak melebihi Rp600 juta dapat memilih perusahaan perorangan yang akan dikenakan tarif pajak dengan tarif terendah 5 persen. 

6. Berinvestasi di Reksa Dana dengan jangka waktu kurang dari lima tahun karena bukan objek pajak penghasilan. Contoh kasus seperti ini. Aria, seorang pekerja kantoran dengan istri wiraswastawati yang membuka toko. Penghasilan keluarga Aria harus diidentifikasikan terlebih dahulu, yakni dari gaji bulanan Aria dan penghasilan toko sang istri. Karena tidak ada perjanjian pisah harta, maka NPWP Aria dan istrinya digabung. 

Ada kiat-kiat menyusun perencanaan perpajakan agar membayar pajak dalam jumlah minimal dengan cara yang sahih. Pertama, pencatatan menjadi hal yang penting, khususnya pencatatan usaha sang istri yang berusaha, karena berbedanya penghasilan tiap bulan. Misalkan, setelah digabungkan dengan pendapatan Aria, rata-rata penghasilan keluarga tersebut per bulannya sebesar Rp10.000.000. Apabila Aria dan istri tidak melakukan pencatatan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk kelangsungan usaha, maka Rp10.000.000 langsung dikenakan tarif pajak tertentu.

Berbeda hal apabila dilakukan pencatatan rapi yang di dalamnya tercatat segala biaya pengeluaran untuk usaha, maka total biaya pengeluaran tersebut dapat diklaim oleh keluarga Aria. Misalkan total biaya sejumlah Rp6.000.000, maka yang dikenakan pajak hanyalah Rp4.000.000. Lebih menguntungkan bukan? (Theresia Helena & Manuel Pakahan CFP, CRP)


Manuel Pakpahan, CFP, CRP
manuel_pakpahan
Nov. 29, 2018, 3:58 p.m.

Comments

Please log in to leave a comment.